Aplikasi SDG'S Permudah Warga Semarang Akses Layanan Publik dalam Satu Genggaman

RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat transformasi digital pelayanan publik melalui platform SDG'S (Semarang Dalam Genggaman). Aplikasi terintegrasi tersebut kini telah siap digunakan secara penuh oleh masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu genggaman.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan platform SDG'S terus dikembangkan sebagai upaya mewujudkan Semarang sebagai kota cerdas atau smart city. Pengembangan aplikasi tersebut juga dilakukan melalui kemitraan dengan Korea Internet & Security Agency (KISA).

Menurut Agustina, berbagai penyempurnaan terus dilakukan setelah peluncuran awal yang bertepatan dengan Hari Jadi Kota Semarang pada Mei lalu. Evaluasi terhadap penggunaan aplikasi menjadi bagian penting untuk memastikan layanan dapat berjalan lebih optimal.

"Untuk itu, kita butuh perangkat yang mumpuni, sekarang sedang diperbarui. Kemarin kan masih ada beberapa kekurangan, tapi kalau tidak dijalankan dari sekarang, Kota Semarang tidak tahu kekurangannya apa, ini terus diperbaiki agar ke depan bisa terus eksis," katanya, Kamis, 11 Juni 2026.

Melalui SDG'S, masyarakat dapat mengakses beragam layanan publik dari perangkat gawai yang dimiliki. Layanan tersebut mencakup administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga pembayaran pajak daerah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang, Didik Dwi Hartono, menjelaskan SDG'S menjadi terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. SDG’S mengintegrasikan layanan dari lebih dari 22 organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu aplikasi.

"Platform SDG'S ini menjawab paradoks yang telah lama terjadi dalam administrasi publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memang telah mendorong transformasi digital, namun masyarakat masih harus mengakses berbagai layanan secara terpisah," ujarnya.

Didik menuturkan, kondisi tersebut selama ini membuat masyarakat harus berpindah-pindah situs maupun aplikasi hanya untuk mengurus kebutuhan layanan dasar. "Seperti menavigasi antarmuka yang tidak terintegrasi atau menunggu persetujuan manual hanya untuk mengurus layanan dasar seperti pelaporan kelahiran bayi atau pembayaran pajak kendaraan," ucapnya.

Ia menegaskan, SDG'S hadir untuk menghilangkan berbagai hambatan tersebut. SDG’S hadir melalui sistem verifikasi terpadu yang tetap menempatkan pengelolaan data di bawah kewenangan Pemerintah Kota Semarang.

Pemkot Semarang menggandeng mitra dari Korea dengan memanfaatkan proses Know Your Customer (KYC) seluler yang aman, dan autentikasi berbasis perangkat guna memperkuat perlindungan identitas digital pengguna. "Dengan dukungan mekanisme keamanan digital dan pencatatan terdistribusi, berbagai perangkat daerah dapat memverifikasi kelayakan pengguna secara lebih cepat dan aman," jelas Didik.

Sementara, CEO of MarkAny Inc sekaligus Dosen di ITB Prof. John CHOI mengatakan, layanan SDG’S mewakili ekosistem layanan publik jarak jauh penuh pertama di dunia yang diterapkan pada skala satu juta pengguna di mana pun. "Meskipun uji identitas blockchain skala kecil telah muncul di berbagai wilayah, Semarang secara menonjol menunjukkan tata kelola otomatis untuk seluruh populasi di kota metropolitan," katanya.

Platform ini, kata dia, memiliki keuntungan utama dari trust anchor SDG’S, yakni kemampuan untuk mendigitalisasi berbagai aset identifikasi administratif resmi secara aman. Berbagai kredensial dan dokumen layanan publik yang diterbitkan oleh instansi berwenang dapat dikonversi menjadi format digital yang dilindungi secara kriptografis, yang dikenal sebagai Verifiable Credentials (VCs).

Ia menjelaskan, teknologi yang digunakan memungkinkan berbagai data administrasi seperti Kartu Identitas Anak (KIA), kartu pelajar, hingga layanan transportasi publik saling terhubung tanpa mengharuskan warga mengunggah dokumen berulang kali. "Ke depan akan diperluas, misalnya administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pengaduan masyarakat, informasi publik, hingga berbagai layanan pajak dan retribusi daerah," ujarnya.