Samuel Wattimena Minta Kemenperin Perkuat Dukungan Pelaku IKMA

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat dukungan terhadap pelaku Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA). Terutama dalam penyediaan data pasar yang lebih komprehensif guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Samuel dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama di Jakarta, Senin 8 Juni 2026. "Persoalan pemasaran masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM dan IKMA, sehingga pemerintah perlu memberikan wawasan yang lebih luas terkait potensi pasar domestik maupun internasional," katanya.

Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah memiliki pemetaan kebutuhan pasar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Sulawesi, Maluku, hingga Nusa Tenggara Timur. Informasi tersebut penting agar pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada pasar di Pulau Jawa.

"Apakah ada data mengenai kebutuhan atau demand di masing-masing daerah. Karena saat ini orientasi produksi maupun fokus pasar masih lebih banyak terpusat di Pulau Jawa," ujarnya melalui keterangan tertulisnya.

Selain pasar domestik, Samuel juga menekankan pentingnya akses informasi pasar ekspor bagi pelaku IKMA. Ia berharap pemerintah dapat menyediakan data pasar dari berbagai negara, termasuk negara-negara yang berpotensi menjadi pasar baru bagi produk Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Samuel juga menyoroti realisasi anggaran Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang baru mencapai 27,59 persen atau sekitar Rp46,02 miliar dari pagu Rp166,80 miliar. Ia mempertanyakan efektivitas program penguatan sentra IKMA dan keberlanjutan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Menurutnya, pengembangan industri kecil tidak cukup hanya melalui pelatihan atau pembentukan wirausaha baru, tetapi juga harus didukung ekosistem yang terintegrasi mulai dari peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, hingga akses pasar. Samuel menilai industri kecil memiliki peluang besar untuk bersaing dengan produk luar negeri apabila kualitas produk terus ditingkatkan dan didukung kebijakan yang tepat.

Karena itu, ia mendorong Kementerian Perindustrian untuk lebih proaktif dalam memahami kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Ia juga meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak menjadi hambatan dalam pengembangan sektor IKMA.

"Harapan saya pemerintah lebih proaktif melihat kondisi di lapangan dan memahami kapasitas yang dimiliki para pelaku usaha," katanya. Samuel menambahkan, Komisi VII DPR RI siap mendukung upaya pengembangan industri kecil melalui fungsi pengawasan dan pembinaan yang dimiliki para anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.

Ia berharap sinergi antara DPR RI, Kementerian Perindustrian, dan pemerintah daerah dapat memperkuat daya saing industri kecil nasional sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.