RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat perbaikan infrastruktur jalan pada 2026 dengan memprioritaskan ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di berbagai daerah.
Beberapa ruas jalan yang rusak berat yang diprioritaskan di antaranya Wiradesa-Kajen, Wanayasa-Kalibening, Jepara-Keling, Kudus-Colo, Demak-Godong, Singget-Doplang-Cepu, hingga Batas Kota Salatiga-Kedungjati. Ada juga rehabilitasi sejumlah ruas strategis yang menjadi jalur penghubung antarkawasan yakni ruas Pati-Tayu, Jepara-Kudus, Karanganyar-Tawangmangu-Kalisoro, Ngadirojo-Giriwoyo, hingga Sapuran-Kepil.
Perbaikan infrastruktur tidak hanya menyasar jalan, tetapi juga sejumlah jembatan yang memiliki peran penting bagi konektivitas wilayah. Pada 2026, Pemprov Jateng akan mengganti Jembatan Dengkeng di Klaten serta merehabilitasi Jembatan Lusi Putat, Jurang Gowang, Kalidawe, dan Krompeng.
Di luar proyek peningkatan dan rehabilitasi, pemerintah juga menyiapkan program pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer yang tersebar di 173 ruas. Pemeliharaan juga dilakukan terhadap jembatan provinsi dengan total panjang mencapai 26.445,77 meter.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian khusus adalah Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora. Perbaikan jalan tersebut telah memasuki tahap pelelangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,276 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan untuk menangani kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung. Pemprov juga tengah mengevaluasi desain teknis agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditingkatkan.
Menurut Henggar, penanganan infrastruktur di Blora dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebelumnya, pada 2025, ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer telah diperbaiki dengan anggaran Rp19,92 miliar.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar beberapa waktu lalu.
Selain menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Usulan penanganan sejumlah ruas jalan diajukan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat terkait kondisi jalan harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, berbagai laporan yang muncul di media sosial menjadi masukan penting untuk mempercepat respons pemerintah.
Luthfi meminta seluruh jajaran teknis mengutamakan ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah. Penanganan harus dilakukan secara profesional agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” pesannya.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemprov Jateng terus mengawal berbagai usulan bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun DPR RI. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan perbaikan jalan dan jembatan di berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengapresiasi kritik dan masukan dari masyarakat terkait kondisi infrastruktur. Partisipasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....