RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan pendataan anak putus sekolah di kawasan lereng Merbabu-Sumbing dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan layanan pendidikan.

Perintah itu disampaikan Luthfi saat Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu 3 Juni 2026. Ia merespons berbagai usulan dari pemerintah daerah terkait masih terbatasnya akses pendidikan di sejumlah wilayah pegunungan.

Luthfi meminta Dinas Pendidikan Jawa Tengah segera melakukan survei di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, serta kawasan lereng Gunung Merbabu dan Sumbing. Survei tersebut bertujuan memetakan jumlah anak yang putus sekolah akibat kendala jarak maupun faktor kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan solusi yang tepat bagi masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan karena kondisi ekonomi maupun akses yang sulit.

Luthfi menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan belajar yang sama.

Ia mengatakan Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai program untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah. Bantuan yang diberikan mencakup biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan penunjang belajar lainnya.

"Bagi yang putus sekolah akan kami bantu agar bisa kembali melanjutkan pendidikan. Termasuk kebutuhan pakaian, buku, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya," ujarnya.

Selain mendata anak putus sekolah, survei juga akan memetakan ketersediaan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Pemerintah ingin mengetahui daerah-daerah yang masih kekurangan SMA maupun SMK negeri.

Luthfi menyatakan pembangunan sekolah baru akan diprioritaskan apabila memang dibutuhkan dan tersedia lahan yang memadai. Daerah yang masih menjadi blank spot layanan pendidikan akan menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi.

"Contoh di Temanggung ada 7 daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun," kata Luthfi.

Komitmen pemerataan pendidikan sebelumnya juga diwujudkan melalui pendirian SMA Negeri 1 Kemalang di Kabupaten Klaten. Sekolah tersebut dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan lereng Merapi yang selama ini minim akses pendidikan menengah negeri.

Sejumlah kepala daerah turut menyampaikan usulan penambahan sekolah negeri di wilayah masing-masing. Mereka menilai keberadaan SMA dan SMK negeri sangat dibutuhkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengusulkan pembangunan SMA negeri di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran. Kedua wilayah tersebut hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK negeri.

Bupati Temanggung Agus Setyawan juga meminta dukungan percepatan pembangunan sekolah di sejumlah daerah blank spot. Selain itu, pihaknya tengah menyiapkan lahan untuk mendukung program Sekolah Rakyat.

"Untuk lahan Sekolah Rakyat sedang kami upayakan memindahkan warga, karena status tanahnya sekarang dipinjam untuk 24 KK. Kami juga minta hibah tanah 2,5 hektare mukim provinsi yang ada di sebelahnya," katanya.

Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengusulkan pembangunan SMK negeri di Kecamatan Bruno yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem. "Sudah siap lahan desa 4 hektare, sudah komunikasi juga dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi," katanya.