RRI.CO.ID, Rembang : Kesalahpahaman komunikasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih sering terjadi di tengah masyarakat. Untuk meminimalisir hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mendorong kader PDI Perjuangan di Rembang memahami tentang JKN.

Edy Wuryanto mengatakan, tidak sedikit warga yang belum memahami secara utuh hak, kewajiban, maupun prosedur pelayanan dalam program jaminan kesehatan tersebut. Berbagai persoalan terkait JKN, sering kali bukan disebabkan oleh kebijakan yang rumit, melainkan karena kurangnya informasi dan miskomunikasi.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Menurutnya, kader PDI Perjuangan dapat berperan sebagai jembatan informasi sekaligus membantu menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait BPJS Kesehatan dan JKN.

“BPJS memerlukan support komunitas, masyarakat, tokoh-tokoh yang bisa memberikan edukasi kepada keluarganya untuk menjawab pertanyaan tentang JKN. Maka ini kami mengajak kader-kader PDI Perjuangan di Rembang untuk memahami tentang BPJS,” ujar Edy saat menghadiri pertemuan bersama ratusan kader PDI Perjuangan dan BPJS Kesehatan Cabang Pati di Hotel Pollos Rembang, Minggu, 31 Mei 2026.

Ia menjelaskan, upaya peningkatan pemahaman kader tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi. Ke depan, akan ada pelatihan advokasi terkait BPJS Kesehatan.

Diharapkan, nantinya para kader memiliki kemampuan mendampingi masyarakat yang mengalami kendala atau kebingungan mengenai layanan JKN. Dengan pemahaman yang baik, kader diharapkan dapat membantu menjelaskan regulasi, prosedur pelayanan, hingga hak peserta JKN kepada masyarakat secara lebih mudah dipahami.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzuludin Hasan, menilai keterlibatan kader partai dalam edukasi JKN dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini masih terjadi. Menurutnya kegiatan semacam ini perlu ditingkatkan.

“Kegiatan ini dapat mengurangi gap informasi antara regulasi dengan pemahaman masyarakat. Ini penting, harapannya tentu kegiatan ini akan terus ditingkatkan, supaya masyarakat makin paham dengan JKN,” kata Nuzuludin.

Ia mengakui persoalan komunikasi di lapangan masih sering ditemukan, baik terkait kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, maupun prosedur pelayanan kesehatan. Semakin banyak pihak yang memahami JKN, maka penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat semakin luas. (Mif)