RRI.CO.ID, Semarang - Kenaikan harga solar industri membuat ribuan kapal nelayan berukuran di atas 30 gross ton (GT) di Jawa Tengah terancam berhenti beroperasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pun menyatakan siap mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar mendapat solusi dan relaksasi harga BBM.

Komitmen itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Semarang, Jumat 8 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas dampak lonjakan harga solar nonsubsidi yang dinilai semakin membebani operasional kapal perikanan besar.

“Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Luthfi usai audiensi. Ia menyebut harga solar industri yang sebelumnya berkisar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter kini melonjak hingga mendekati Rp30 ribu per liter.

Menurut Luthfi, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi mengganggu sektor perikanan tangkap dan ekonomi masyarakat pesisir. Jika nelayan tidak mampu melaut, dampaknya akan merembet pada produksi ikan, harga pangan, hingga aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.

“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” katanya.

Pemprov Jawa Tengah, lanjut Luthfi, akan segera menyampaikan surat resmi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari jalan keluar. Aspirasi tersebut akan dikawal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Keuangan agar nelayan kapal besar mendapat relaksasi harga BBM.

“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Ahmad Luthfi juga berencana menemui pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana, Kabupaten Pati. Pertemuan itu akan difokuskan untuk membahas persoalan sektor perikanan tangkap yang kini dihadapi nelayan.

Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengatakan banyak kapal nelayan di Juwana kini memilih berhenti beroperasi karena tidak sanggup membeli solar industri. “Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” ujarnya.

Riswanto berharap pemerintah pusat segera memberikan kebijakan harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting agar aktivitas melaut dan roda ekonomi nelayan dapat kembali berjalan normal.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Sesuai aturan pemerintah, kapal di atas 30 GT memang diwajibkan menggunakan solar industri, sedangkan kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi.