RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum yang pertama di Indonesia ini bahkan ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan inisiatif yang sejalan dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKM) tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini. Kurikulum ini menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan anggota sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.

"Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus," kata Sumarno dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa, 5 Mei 2026.

Menurutnya, koperasi memiliki karakter berbeda dibandingkan bisnis konvensional karena memadukan nilai ekonomi dan sosial. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk ditanamkan sejak bangku sekolah.

"Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong benar-benar terbangun," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sumarno menyebut rencana pengembangan kurikulum ini akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk didorong menjadi model nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap inisiatif ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan kurikulum akan diterapkan di sekolah umum maupun madrasah. Program ini mencakup satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Ia menilai selama ini pendidikan ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum menekankan aspek koperasi secara spesifik. Padahal, pendidikan perkoperasian pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an.

"Kami ingin up lagi bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif," jelas Dwi.

Untuk diketahui, FGD ini berlangsung selama tiga hari melibatkan puluhan ahli kurikulum dan praktisi koperasi dari berbagai instansi. Peserta kegiatan berasal dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Dinas Pendidikan provinsi dan kota, serta praktisi gerakan koperasi.

Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan kurikulum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan lapangan. Dengan inisiatif ini, Jawa Tengah optimistis mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cakap secara ekonomi, tetapi juga memiliki jiwa sosial.