RRI CO.ID, Purworejo - Penyelesaian proyek Bendungan Bener, Proyek Strategis Nasional bernilai lebih dari Rp2 triliun, terancam meleset jauh dari target. Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setyabudi dan Anggota DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto kompak mendesak pemerintah pusat mengambil langkah percepatan konkret.

Desakan itu mengemuka dalam reses Sofwan di Balai Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, pada Jumat, 1 Mei 2026. Bendungan Bener mulai dibangun 2017–2018 dengan alokasi Rp2,03 triliun–Rp2,06 triliun dari APBN dan APBD.

"Proyek ini dirancang mengairi 15.069 hektare lahan pertanian, mengendalikan banjir, dan memasok air baku bagi warga Purworejo. Target awal operasional pada 2023 tak tercapai, hingga Mei 2026 progres di lapangan masih tersendat," ungkap Dion.

Menurut dia, persoalan utama bukan proyek berhenti, melainkan keterbatasan anggaran. “Kalau dibilang mandek tidak, tetapi kemampuan anggaran yang ada saat ini memang belum cukup untuk mengejar target," ungkapnya.

Ia menjelaskan, tanpa tambahan dukungan anggaran yang signifikan, target selesai 2029 pun masih sangat berat. Bendungan Bener adalah kebijakan yang sudah disepakati APBN. Manfaatnya ditunggu masyarakat untuk pertanian, air bersih, hingga pariwisata.

Oleh karena itu, ia meminta pusat menjadikan proyek ini prioritas dengan penguatan pendanaan. Pemkab Purworejo terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng, Komisi V DPR RI, dan Kementerian PU.

Dalam sejumlah forum resmi, kata dia, komitmen pusat untuk menuntaskan proyek ini selalu disuarakan. “Kami sudah menyampaikan dalam rapat bersama gubernur, Komisi V, dan Kementerian PU, harapannya ada perhatian dan komitmen lebih kuat dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menegaskan akan mengawal percepatan Bendungan Bener. Isu ini sudah dibawa ke rapat bersama Menteri PU, atas permintaan Wabup Dion.

“Sebelum rapat dengan Menteri PU, saya dihubungi Pak Wakil Bupati untuk membantu mengamplifikasi aspirasi masyarakat Purworejo. Setelah saya pelajari, ini memang menjadi kewajiban saya untuk menyuarakannya,” kata Sofwan.

Menurutnya, Bendungan Bener pernah menjadi perhatian nasional karena skala dan konflik sosial yang menyertai pembangunannya. Kini konflik selesai, namun pembangunan justru terkesan lambat.

“Dulu digadang-gadang sebagai bendungan tertinggi dengan manfaat luar biasa. Konfliknya sudah selesai, tapi sekarang justru pembangunannya terkesan lambat. Jika berlarut, dikhawatirkan berpotensi mangkrak dan menimbulkan kerugian negara,” tegasnya.

Sofwan mendorong kunjungan Komisi V DPR RI ke lokasi untuk memastikan progres. Ia juga meminta kejelasan peta jalan proyek. “Saya minta ada kejelasan, tahun 2026 bagaimana, 2027 bagaimana. Jangan sampai proyek ini lepas dari prioritas.”

Molornya Bendungan Bener memunculkan pertanyaan soal efektivitas perencanaan dan konsistensi penganggaran Proyek Strategis Nasional. Di saat kebutuhan irigasi dan air bersih mendesak, keterlambatan proyek berpotensi menekan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga.

DPR menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan. “Kalau ada yang kurang pas, ya kita tanyakan dan kita dorong untuk diperbaiki,” ujar Sofwan.

Pemerintah daerah dan legislatif kini menunggu langkah konkret pusat. Tanpa intervensi anggaran dan kebijakan yang jelas, Bendungan Bener berisiko menjadi proyek besar yang tertunda, sementara kebutuhan masyarakat terus mendesak.(Ags)