RRI.CO.ID,Kudus- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyusun strategi pengelolaan sampah jangka panjang hingga 20 tahun ke depan melalui workshop studi kelayakan yang digelar selama dua hari. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Workshop tersebut merupakan bagian dari dukungan pendanaan dan konsultasi Pemerintah Swedia melalui Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Sanitasi. Kabupaten Kudus menjadi salah satu daerah penerima manfaat dalam program penguatan pengelolaan sampah tersebut.

Pelaksana Tugas(Plt.) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Kudus, Dyah Wendy, menjelaskan studi ini bertujuan menyusun sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Hasilnya akan menjadi acuan kebijakan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

“Melalui studi ini, kita ingin tahu apa yang harus dilakukan Kudus dalam waktu dekat, menengah, dan jangka panjang. Semoga nantinya pengelolaan sampah menjadi lebih optimal,” ujar Dyah Wendy, Kamis, 30 April 2026.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. “Bahkan, kami juga mengajak mereka meninjau langsung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk melihat kondisi riil di lapangan,” katanya.

Memasuki hari kedua, konsultan memaparkan kebutuhan investasi dan logistik dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ideal. Peserta juga diberi pemahaman pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber, terutama di tingkat rumah tangga.

“Teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa pengelolaan dari sumber. Bahkan biaya bisa lebih besar dan alat cepat rusak jika pemilahan tidak berjalan,” ucap Dyah.

Dari hasil analisis awal, pengelolaan sampah di Kudus masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari pemilahan hingga pengolahan akhir. Pemerintah daerah pun mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan swasta, mengingat kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp20-30 miliar per tahun.