Magelang Jadi Kota Terbaik Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Jateng

RRI.CO.ID, Kota Magelang – Pemerintah Kota Magelang meraih peringkat pertama sebagai kota terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Capaian tersebut diraih dengan nilai 99,00.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang. Penyerahan dilakukan bertepatan dengan peringatan ke-30 Hari Otonomi Daerah, Senin, 27 April 2026.

Damar mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemkot Magelang memiliki 19 program unggulan yang berorientasi langsung pada pelayanan publik.

Menurutnya, keberhasilan ini didukung koordinasi rutin antarperangkat daerah untuk memperkuat standar pelayanan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala juga dilakukan terhadap indikator yang belum tercapai.

“Ke depan, Pemerintah Kota Magelang menargetkan konsistensi dalam menjaga kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang efektif dan akuntabel. Terima kasih kepada seluruh ASN, OPD, dan masyarakat yang terus mendukung dan mengawal pemerintah yang baik dan mengayomi,”katanya.

Ia juga mengapresiasi capaian tersebut kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, juga kepada masyarakat Kota Magelang yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci melalui mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah. Salah satunya, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga tingkat RT.

Penghargaan ini menjadi yang pertama diraih Kota Magelang di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, Kota Magelang pernah meraih peringkat kedua kategori kota pada 2021 dan peringkat ke-10 pada 2022.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan perencanaan pembangunan dan anggaran harus selaras antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal itu dilakukan melalui pendekatan komunikasi dari atas ke bawah dan manajemen dari bawah ke atas seperti Musrenbang.

"Daerah perlu membangun kemandirian fiskal. Dengan mengembangkan potensi wilayah tanpa ego sektoral, serta memperkuat kerja sama antardaerah," katanya.

Ia menambahkan, pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada administrasi. ASN dan birokrasi sejatinya adalah melayani masyarakat. (wied)