Gubernur Jateng Raih Penghargaan Nasional Program Pengelolaan Sampah

RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meraih penghargaan nasional atas keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis desa. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 dari Kementerian Desa dan PDT, di Jakarta, Selasa 21 April 2026.

Luthfi menyebut penghargaan tersebut berkaitan dengan keberhasilan program pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah daerah. Ia menegaskan upaya tersebut terus diperkuat sebagai solusi berkelanjutan.

Saat ini, Jawa Tengah telah memiliki 88 Desa Mandiri Sampah yang menjadi percontohan. Program tersebut didorong untuk direplikasi di berbagai wilayah guna mempercepat penanganan sampah dari tingkat desa.

"Jumlahnya akan kita tambah. Itu adalah salah satu penyelesaian sampah paling efektif, yaitu di tingkat hulu. Mulai rumah tangga, lingkungan RT, RW, bahkan desa," jelas Luthfi.

Menurutnya, pengelolaan sampah paling efektif dimulai dari hulu, yakni rumah tangga hingga lingkungan desa. Dengan pendekatan tersebut, permasalahan sampah diharapkan dapat diselesaikan secara mandiri di tingkat lokal.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan(LHK) Jawa Tengah, timbulan sampah mencapai sekitar 6,3 juta ton per tahun. Angka tersebut terus meningkat sekitar 8 hingga 11 persen setiap tahunnya.

Kondisi itu mendorong pemerintah daerah mempercepat strategi penanganan berbasis masyarakat, salah satunya melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari rumah. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah telah membentuk Satgas Sampah yang direplikasi hingga tingkat kabupaten dan kota yang diperkuat dengan pengolahan sampah menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF) di 18 daerah.

Kepala Dinas LHK Jawa Tengah, Widi Hartanto menambahkan, gubernur telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk percepatan penanganan sampah. Kebijakan itu mencakup pembentukan desa mandiri sampah serta regulasi di tingkat desa.

"Jadi, ada aturan di tingkat lokal supaya tidak membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah. Lalu, ada pengelolaan dari Bumdes yang mengelola sampah, ada personel dan satgas sampah tingkat desa itu juga penting untuk mendukung terbentuknya desa mandiri sampah," ujarnya.

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susianto menilai keterlibatan CSR perusahaan penting dalam pembangunan desa. Ia menekankan agar program CSR tidak bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan dan berdampak nyata.

"Perusahaan juga jangan asal memberikan CSR kemudian pergi, tapi benar-benar membangun dari desa. Kerja sama lintas kementerian juga untuk mempercepat pembangunan dari desa tersebut," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik mengapresiasi kontribusi Jawa Tengah dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut sejumlah tempat pembuangan akhir di daerah tersebut telah beralih dari sistem open dumping menuju pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.