Capaian UHC Lampaui Target Nasional, Pemkot Salatiga Perketat Data BPJS Kesehatan

RRI.CO.ID, Salatiga – Pemerintah Kota Salatiga terus mematangkan integrasi jaminan kesehatan masyarakat sebagai upaya memberikan perlindungan sosial yang maksimal. Meski saat ini capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Salatiga telah melampaui target nasional, penguatan validasi data di lapangan kini menjadi fokus utama pemerintah setempat.

Langkah strategis ini dibahas dalam Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan di Ruang Kerja Wali Kota Salatiga, Senin, 13 April 2026. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap bantuan kepesertaan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi warga.

Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan menilai, keberhasilan program jaminan kesehatan tidak hanya dilihat dari angka statistik, tetapi juga dari keaktifan dan pembaruan data yang terus berjalan secara dinamis. Ia mendorong instansi terkait untuk tidak sekadar menunggu laporan di balik meja.

“Pembaruan data kependudukan harus dilakukan secara proaktif. Kita harus jemput bola melalui jejaring di tingkat bawah, termasuk melibatkan kader masyarakat agar datanya selalu valid dan terkini,” ujar Robby saat memberikan arahan dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menginstruksikan Dinas Sosial untuk memperketat pengawalan dalam penyaluran bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, kolaborasi dengan elemen kewilayahan menjadi kunci keberhasilan validasi.

“Libatkan unsur yang terbiasa turun ke lapangan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Mereka yang lebih paham kondisi riil di lingkungan terkecil, sehingga kepesertaan bantuan ini tidak salah sasaran dan tepat guna,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, Subkhan, memaparkan, data tingkat UHC di Kota Salatiga saat ini telah menyentuh angka 99,89%. Angka ini melampaui target nasional yang berada di kisaran 98,6%. Tak hanya itu, tingkat keaktifan peserta di Salatiga juga cukup tinggi yakni 90,30%, jauh di atas target nasional sebesar 80%.

Subkhan berharap dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan verifikasi ulang data. Terutama, bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

“Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mengusulkan ulang data peserta agar dapat diverifikasi dan diaktifkan kembali. Sinergi ini sangat penting agar data yang ada di BPJS selaras dengan kondisi di lapangan,” ujar Subkhan.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Disdukcapil, BPKPD, hingga Bappeda, Pemerintah Kota Salatiga optimis dapat mempertahankan standar layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini akan memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses medis yang merata. (eka)