Genjot Pendapatan Jateng, Ahmad Luthfi Tegaskan BUMD Harus Untung

RRI.CO.ID, Semarang -Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu menjadi pengungkit pendapatan daerah. Oleh karenanya, BUMD di wajibkan untuk mencetak keuntungan agar berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikaannya saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu 1 April 2026. Agenda tersebut membahas pengawasan terhadap kinerja BUMD dan bank daerah di Jawa Tengah.

"Prinsipnya BUMD adalah harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD,” tegas Luthfi.

Luthfi mengungkapkan, jumlah BUMD kabupaten/kota di Jawa Tengah mencapai 122 entitas sedangkan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 41 entitas. BUMD kabupaten kota mampu membukukan laba bersih Rp587,684 miliar dan BUMD Jateng mencapai laba bersih Rp1,775 triliun.

Adapun, kinerja BUMD daerah hingga 2025 menunjukkan tren positif dengan total aset mencapai Rp15,445 triliun. Sedangkan, BUMD Jateng total asetnya mencapai Rp118,038 triliun.

Menurut Gubernur, dengan kinerja tersebut, Bank Jateng menjadi tulang punggung penguatan keuangan daerah di Jawa Tengah lewat dukungan transaksi, mendorong sektor produktif dan UMKM. Hal itu dibuktikan dengan kinerja penyaluran kredit oleh PT BPR BKK (Perseroda) mencapai Rp10,823 triliun dengan dominasi 71 persen kredit produktif.

Selain itu, nilai penjaminan produktif tercatat sebesar Rp1,630 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk UMKM. Hal ini menunjukkan BUMD keuangan turut berperan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima berpesan agar BUMd tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Lebih dari itu, BUMD harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan penggerak ekonomi lokal.

“Bank daerah tidak boleh dilihat hanya sebagai institusi perbankan biasa yang mengejar keuntungan semata. Bank daerah adalah BUMD yang dibentuk dengan mandat yang lebih luas,” kata Aria Bima.

Ia menilai BUMD Jawa Tengah berpotensi menjadi percontohan nasional. Namun, hal itu harus diiringi dengan kinerja yang sehat, transparan, dan berdampak langsung bagi pembangunan.