RRI.CO.ID, Semarang : Senator DPD RI perwakilan Jawa Tengah, Abdul Kholik, mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebagai penumpu pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Menurutnya, penetapan tersebut tidak dibarengi dengan pemberian insentif yang seimbang dari pemerintah pusat kepada daerah.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi tentang Jawa Tengah Lumbung Pangan bersama Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS Jateng di kantor DPD RI perwakilan Jawa Tengah, Jumat 6 Maret 2026. Ia menilai beban yang diberikan kepada Jateng sangat berat tanpa dukungan kompensasi yang memadai.
Disisi lain Menurutnya, di tahun 2027 Jawa Tengah ditargetkan pertumbuhan ekonominya dikisaran 7 persen. “Ini angka yang tidak rasional secara fakta. Karena faktanya tidak pernah tumbuh sampai angka itu, itu tidak rasional,” katanya.
Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi ini dikhawatirkan berdampak pada sektor pangan. “Kita mendengar beberapa waktu lalu, ada sembilan kabupaten kota yang mengajukan kawasan industri. Memang itu mungkin cara untuk menumbuhkan mengangkat pertumbuhan ekonomi, tapi resikonya langsung ke sektor pangan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun luas tanam di Jawa Tengah berkurang 79 ribu hektar. “Kalau ada tambahan sembilan kawasan industri, bisa dibayangkan berapa percepatan alih fungsi lahan ini,” ungkapnya.
Menurutnya jika ingin Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan, maka harus diberi dukungan yang memadai, jika perlu diberi insentif khusus untuk daerah penumpu pangan. “Kedua, jangan diberi target pertumbuhan ekonomi yang beresiko menekan sektor pangan dan ketiga, dalam hilirisasi harus diberi pemihakan,” ujarnya.
Abdul Kholik menjelaskan, jika ingin daerah diwajibkan menanam beberapa komoditas, maka terlebih dahulu disiapkan obsteker-nya. “Jangan diserahkan kepada pasar. Kasihan petaninya,” tegasnya.
Sementara Kepala Bidang Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda provinsi Jawa Tengah Erna Widijastuti mengatakan, Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional memiliki banyak tantangan, salah satunya adalah alih fungsi lahan. “Kabupaten kota yang merupakan sentra pertanian, supaya bisa menjaga luasan baku sawahnya, sehingga mampu mendukung program swasembada beras,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....