RRI.CO.ID, Semarang- Badan Pengelola Pendapatan Daerah(Bapenda) Jawa Tengah menegaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, mengatakan penerimaan PKB memiliki peran strategis bagi daerah. Hasil pajak itu kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Menurutnya, sektor infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan menjadi prioritas penggunaan dana pajak. “Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan,” ujarnya dalam Dialog Semarang Menyapa Pro 1 RRI Semarang, Senin, 23 Februari 2026.

Masrofi menambahkan, sektor pendidikan turut memperoleh dukungan dari penerimaan pajak kendaraan. Program sekolah gratis tingkat SLTA di Jawa Tengah menjadi salah satu contohnya

Ia menegaskan, adanya kebijakan relaksasi PKB sebesar 5 persen selama 20 Februari- 31 Desember 2026 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan daerah. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keringanan bagi masyarakat dan stabilitas fiskal

Menurut dia, relaksasi telah melalui kajian tim anggaran dan koordinasi dengan DPRD. “Relaksasi ini merupakan kebijakan terukur, bukan pengurangan yang sangat mengganggu postur anggaran,” katanya.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program relaksasi dengan tetap taat membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan pajak dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Jawa Tengah

Masrofi berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat. “Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan layanan publik dapat terus berjalan demi kesejahteraan warga,” ujarnya.