RRI.CO.ID, Semarang - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut menandai dimulainya periode kepemimpinan baru untuk masa jabatan 2026–2031 dan berlaku efektif sejak 19 Februari 2026.

Mewakili Presiden RI, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, secara resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Ketenagakerjaan. Pelantikan dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Menko PM menegaskan, jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat.

"Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat," ucapnya, Senin 23 Februari 2026. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, maupun kematian yang dapat mendorong mereka jatuh ke dalam kerentanan sosial ekonomi.

Presiden menetapkan Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro yang telah mengakhiri masa tugasnya. Ihsanudin ditetapkan sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum, dan Agung Nugroho sebagai Direktur Kepesertaan.

Selain itu juga Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Presiden.

Pihaknya menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C yakni Coverage, Care, dan Credibility. Prioritas pertama adalah Coverage, yakni memperluas kepesertaan secara lebih terstruktur dan terukur, mengingat masih terdapat jutaan pekerja dari berbagai sektor yang belum terlindungi.

“Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan,”ujarnya. Terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda, Mohamad Irfan, menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi periode 2026–2031.

Menurut Irfan, semangat 3C (Coverage, Care, dan Credibility) yang diusung Direktur Utama sejalan dengan komitmen seluruh jajaran kantor cabang dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat daerah. "Kami di Kantor Cabang Semarang Pemuda siap mengakselerasi perluasan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal, pelaku UMKM, serta pekerja rentan di wilayah Semarang dan sekitarnya," ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat potensi yang harus kita dorong bersama agar semakin banyak pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penguatan kualitas layanan menjadi prioritas utama di tingkat cabang, termasuk melalui optimalisasi layanan digital, percepatan proses klaim, serta peningkatan edukasi dan literasi kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta benar-benar merasakan manfaat kehadiran negara. Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan adalah komitmen kami dalam membangun kepercayaan publik,” tambahnya.

Dengan kepemimpinan baru di tingkat pusat, pihaknya optimistis transformasi dan penguatan tata kelola akan semakin solid hingga ke seluruh kantor cabang. Dengan demikian, mampu memperkokoh perlindungan pekerja dan ketahanan sosial ekonomi, khususnya di wilayah Kota Semarang.