RRI.CO.ID, Tegal — Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan bagi pondok pesantren dan masyarakat yang terdampak bencana di kawasan wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Rumah Dinas Bupati Tegal, Senin, 16 Februari 2026.

Rapat koordinasi dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Menteri Agama KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga. Hadir pula unsur pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, serta anggota DPR RI.

Wakil Menteri Agama menyampaikan, Kementerian Agama telah bergerak cepat melalui program Kemenag Peduli untuk membantu pesantren dan masyarakat terdampak bencana. Bantuan yang diberikan berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari kantor Kementerian Agama daerah hingga pusat.

“Kami di tahap awal ada Kemenag Peduli bersama. Dari Kantor Kemenag Tegal ada Rp20 juta, dari Kanwil ada Rp100 juta, Peduli Kemenag Pusat ada Rp250 juta, dari Direktorat Pondok Pesantren Rp100 juta,” ujar Wakil Menteri Agama, melalui keterangan pers, Rabu, 18 Februari 2026.

Selanjutnya, proposal yang diajukan kepada Kemenag akan ditindaklanjuti agar pesantren yang terdampak bisa kembali beroperasi. Selain bantuan kemanusiaan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan kembali fasilitas pesantren di lokasi yang lebih aman.

Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur baru. Pihak pesantren telah menyiapkan lahan baru seluas 5.000 meter persegi yang dinilai aman dari potensi bencana.

Saat ini, masih dibutuhkan tambahan sekitar 2.500 meter persegi untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan secara optimal. “Jika itu sudah terealisasi, pembangunan yang akan disupport oleh Kementerian Agama dan Kementerian PU akan segera terlaksana sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Dalam masa tanggap darurat, kegiatan belajar mengajar santri untuk sementara diliburkan. Pemerintah bersama pihak pesantren tengah menyiapkan skema pembelajaran alternatif agar proses pendidikan tetap berjalan meski sarana prasarana terbatas.(Rel/Put)