RRI.CO.ID, Semarang - Senator DPD RI perwakilan Jawa Tengah Abdul Kholik mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan berbagai aspek dalam skema perdagangan karbon. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon di kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Jumat 13 Februari 2026.

Abdul Kholik mengatakan, Jawa Tengah memiliki potensi besar baik green carbon (didarat) maupun Blue Carbon (laut). “Dua-duanya (potensinya) sangat besar, kalau dari serapan karbonnya lebih kuat yang di laut, bahkan bisa 3 hingga 5 kali,” katanya.

Dia menerangkan, pemerintah provinsi Jawa Tengah bisa mengawali dengan membuat road map kebijakan yang diikuti payung hukum dan langkah aksinya. “Kita tidak boleh ketingalan, karena ada beberapa daerah yang cukup lama menyiapkan. Kami ingin betul-betul mendorong Jawa Tengah bisa masuk dalam skema ini,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan potensi dari karbon biru ini bisa mencapai Rp 500 miliar pertahun. “Yang juga penting ini bagian dari rehabilitasi kawasan pesisir pantura Jawa Tengah dan selatan. Sebagian nanti bisa menjadi tanggul laut juga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, investasi ini membutuhkan political will (kemauan politik) yang kuat. “Gubernur sebetulnya sudah punya konsep “Mageri Segoro”, tetapi harus dilembagakan dengan kerangka Blue Carbon,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Endi Faiz Efendi mengatakan, luasannya 24,8 ribu hektare dengan cadangan karbon 2,2 juta ton karbon. “Nilai ekonomi karbonnya Rp 508,6 miliar pertahun, itu kalau jalan semua,” katanya.

Pemrintah provinsi Jawa Tengah kata Endi, menargetkan 20 ribu hektare yang memiliki karbon biru di tahun 2027 di 3 klaster. “Klaster satu di pantura barat, klister dua di pantura timur, dan ketiga di selatan dengan jumlah 60 juta mangrove,” bebernya.

Untuk mangrove di Jawa Tengah jelas dia, mencapai 16 ribu hektar yang merupakan hasil dari peta mangrove nasional tahun 2024. “Kondisi lebat 11 ribu hektar, kondisi sedang 2 ribu hektar, dan kondisi jarang 2.700 hektar, artinya lebat masih lumayan,” tuturnya.

Kepala Bidang Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda provinsi Jawa Tengah Erna Widijastuti dalam paparannya mengatakan, nilai ekonomi karbon ini menjadi bagian dari implementasi ekonomi hijau di Jawa Tengah. “Menjadikan Jawa Tengah memiliki sumber pendanaan atau anggaran yang diperoleh dari keberhasilan merawat lingkungan dengan cara menurunkan emisi,” pungkasnya.