RRI.CO.ID, Semarang - Pembangunan desa di Jawa Tengah terus menunjukkan hasil nyata dari tahun ke tahun. Ribuan desa di Jateng kini telah naik kelas dengan 2.208 desa kini berstatus mandiri berdasarkan Indeks Desa 2025.

Adapun dibandingkan 2024 yang mencatat 1.530 desa mandiri, kenaikan pembangunan tersebut terbilang melesat. Lonjakan ini menegaskan pembangunan tak lagi bertumpu di kota, tetapi merata hingga desa.

Kepala Dispermadesdukcapil Jateng Nadi Santoso menyebut capaian ini buah dari kebijakan pembangunan yang konsisten dan kolaboratif. Arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen membuat desa bergerak naik kelas bersama-sama.

Disebutkannya, penilaian status desa sejak 2025 menggunakan Indeks denga indikator yang dinilai, mulai dari layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan desa. Dari penilaian itu, rincinya ada 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, dan tersisa 15 desa tertinggal.

Adapun desa berstatus sangat tertinggal kini sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu kunci percepatan kenaikan status desa tersebut.

“Membangun desa itu tidak bisa dikerjakan satu OPD saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur semuanya masuk dalam penilaian indeks desa. Jadi memang harus kolaboratif,” ujarnya Minggu 25 Januari 2026.

Untuk diketahui, bantuan keuangan desa meningkat dari Rp1,6 triliun pada 2024 menjadi Rp1,7 triliun pada 2025. Nilai ini menjadi penopang penting, terutama saat dana desa dari pusat mengalami penurunan.

Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan sarana prasarana dan penguatan layanan dasar. Pemprov Jateng menilai, kenaikan status desa akan langsung mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kita terus dorong 15 desa tertinggal ini dengan kolaborasi OPD dan stakeholder yang konsen pada pembangunan desa. Prinsipnya, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” katanya.