KBRN, Surakarta: Senator DPD RI Abdul Kholik menyebut setidaknya ada delapan problem pembangunan di Jawa Tengah. Hal itu disampaikannya dalam Rembuk Soloraya dengan tema Integrasi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Radya Litera Griya Surakarta belum lama ini.
Ia merinci, problem tersebut yaitu pembangunan yang bertumpu di wilayah utara, disparitas antarkawasan, dan kemiskinan mencapai 3,70 juta jiwa. Kemudian, ketergantungan pada produk dari luar, minimnya produk unggulan daerah, kurangnya konektivitas infrastruktur antarwilayah, serta ancaman dan tekanan kerusakan ekologis.
Menurutnya, aglomerasi bisa menjadi salah satu solusi. “Aglomerasi akan menyatukan beberapa kota/kabupaten, menyinkronkan pembangunan, dan mengintegrasikan tata kelola pemerintah, industri, perdagangan, transportasi, dan bidang strategis lainnya,” katanya dalam siaran pers, Kamis(31/7/2025).
Ia menilai, populasi Jateng melebihi populasi di beberapa negara lain. Populasi di Jateng mencapai dua kali populasi Kamboja yang hanya sekitar 17 juta jiwa, dan lebih besar dari Benua Australia yang hanya sekitar 27 juta jiwa.
Untuk itu, ia merekomendasikan akselerasi sehingga perlu ada lompatan untuk bisa mengejar ketertinggalan opportunity (kesempatan) yang terbuang, dan mengatasi masalah yang semakin berat. Berbicara mengenai sektor pengembangan, menurutnya ada tiga sektor yang menjadi tumpuan fundamental, yakni sektor agro atau pertanian, maritim, dan pariwisata.
Untuk sektor maritim, kata Kholik, dapat dikembangkan di wilayah utara dan selatan, sedangkan sektor pertanian dan wisata bisa dikembangkan di semua wilayah. Kemudian dalam mengembangkan investasi, mestinya juga tidak lepas dari sektor-sektor tersebut dan perlu ada konsolidasi wilayah yang lebih efektif.
Sementara, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia(Kadin) Kota Solo Ferry berpendapat, kolaborasi antarkawasan sangat penting dilakukan. Kolaborasi antardaerah di Solo Raya efektif dilakukan demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada dasarnya, kata Ferry, daerah-daerah di Soloraya secara sosial ekonomi dan sosial budaya sudah terintegrasi. Namun, sayangnya, hal tersebut belum diimbangi oleh terintegrasinya tata kelola pemerintahan, baik di level program maupun kebijakan.
”Seringkali kami temukan program yang masih berjalan sendiri-sendiri. Kemudian fragmentasi antardaerah, tarik-menarik kepentingan antardaerah,” katanya.
Akademisi Universitas Negeri Surakarta(UNS), Kuncoro Diharjo mengatakan, penelitian akademik yang dilakukan oleh dirinya dan tim, sama dengan gagasan yang disampaikan oleh Senator Abdul Kholik. Hal itu merujuk pada Daerah Khusus Jakarta.
“Saya sependapat dan sangat setuju gagasan dari Pak Abdul Kholik dalam hal aglomerasi. Poin gagasannya sama persis dengan penelitian yang dia lakukan,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....