RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat dalam merespons program strategis Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat demi mengentaskan kemiskinan. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, dalam dialog Pro 1 RRI Semarang menyatakan,Tujuan utamanya adalah mengentaskan atau memutus mata rantai kemiskinan.

Saat ini, persentase angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah tercatat masih berada di angka 9,39%. "Meskipun kita sudah cukup bagus, sudah satu digit, tetapi kemiskinan kita masih boleh dikatakan masih cukup banyak di sini", jelasnya. (10/06/2026)

Sebagai langkah awal yang progresif, terdapat 14 titik sekolah rintisan yang telah berjalan di 12 kabupaten/kota sejak tahun 2025. Terkait sebarannya, Imam Maskur memaparkan, "Di Magelang itu ada dua tempat atau dua titik untuk melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat atau SRMA yang ada di Kabupaten Magelang".

Memasuki tahun 2026, program ini terus berkembang dengan dimulainya proses pembangunan fisik sekolah permanen di 11 kabupaten/kota. Imam Maskur menambahkan, "Ada kabupaten yang tidak ada sekolah rintisan tetapi langsung dibangun sekolah permanen, misalnya di Kabupaten Brebes, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cilacap".

Sistem perekrutan peserta didik dalam program ini tidak membuka pendaftaran umum, melainkan menggunakan metode penjangkauan langsung. Terkait sistem tersebut, Imam Maskur menegaskan, "Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, adanya penjangkauan, di mana orang-orang atau masyarakat atau keluarga yang punya anak usia SD, SMP, maupun SMA yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 nanti akan dijangkau oleh teman-teman pendamping".

Anak-anak dari keluarga yang memenuhi syarat akan diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping dari Kementerian Sosial untuk kemudian tinggal di asrama. Imam Maskur memastikan seluruh kebutuhan mereka akan ditanggung, dengan mengatakan, "Tidak usah ada pembayaran tiap bulan dan sebagainya karena full dibiayai oleh pemerintah pusat".

Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun belum terdata diimbau untuk segera melapor melalui pihak desa setempat. Menutup penjelasannya, Imam Maskur mengarahkan, "Bisa masuk di operator desa agar ia bisa dimasukkan, apa, diproses validasi, verifikasi dan validasi agar mereka bisa diturunkan desilnya atau diusulkan ke Kementerian Sosial".

Selain itu, sasaran Sekolah rakyat juga menjangkau ke anak jalanan dan putus sekolah. "Jadi anak jalanan, pengamen, dan yang putus sekolah menjadi salah satu prioritas. Bahkan orang tuanya yang tidak mampu juga diberdayakan,"pungkasnya.