Ratusan Ketua DPRD Se-Indonesia Ikuti Retret di Akmil Magelang

RRI.CO.ID, Magelang – Sebanyak 500 Ketua DPRD kota/kabupaten dan provinsi se-Indonesia mengikuti kursus pemantapan pimpinan daerah (retret) di Glamping Lembah Tidar, kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kegiatan berlangsung pada 15–19 April 2026 dan dibuka oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ace Hasan Syadzily.

Retret ini tidak hanya bertujuan memperkuat kapasitas teknokratik para pimpinan daerah. Kegiatan juga diarahkan untuk membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas.

“Kegiatan retret Ketua DPRD kota/kabupaten dan provinsi se-Indonesia ini diikuti 500 ketua DPRD. Sisanya yang tidak bisa hadir karena alasan yang bisa diterima seperti sakit dan lainnya,” kata Ace Hasan Syadzily, Kamis, 16 April 2026.

Ace menjelaskan, kursus kepemimpinan ini memberikan pemahaman tentang tujuan nasional yang bersumber dari empat konsensus kebangsaan. Selain itu, peserta juga dibekali wawasan geopolitik global yang dihadapi Indonesia.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan menyinergikan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini penting karena Ketua DPRD memiliki peran dalam penganggaran, legislasi, serta pengawasan kinerja pemerintahan.

Para peserta juga mendapatkan materi terkait program prioritas nasional dari para menteri. Selain itu, pembelajaran diberikan oleh tenaga pengajar Lemhanas melalui metode ceramah dan diskusi.

Ace menambahkan, pelaksanaan retret secara tatap muka memiliki nilai tersendiri. Kegiatan ini melatih disiplin, ketepatan waktu, serta pemahaman yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran Ketua DPRD dalam pemerintahan daerah. Ia menyebut posisi tersebut sangat menentukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Di tangan merekalah kemudian sinkronisasi pusat dan daerah akan sangat ditentukan. Karena itu, dalam retret ini diharapkan bisa menguatkan tiga perspektif yakni fenomena geopolitik, skala program prioritas, dan pengelolaan pemerintahan,” kata Bima.

Ia menambahkan, pembinaan terhadap pimpinan daerah tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan proses berkelanjutan untuk menjaga integritas dan kualitas kepemimpinan.

“Pembinaan itu seperti keimanan. Ngaji sekali belum tentu saleh seumur hidup. Artinya, pengawasan dan pembinaan integritas itu harus terus-menerus, sistemis dari hulu ke hilir,” ucapnya.