KBRN, Jakarta: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) senantiasa mendukung terwujudnya BUMN yang bersih dari korupsi. Komitmen ini diwujudkan melalui implementasikan standar ISO 37001:2016, penerapan Panduan Pencegahan Korupsi, serta penguatan praktik keberlanjutan (ESG).

Guna memperkuat komitmen tersebut, seluruh karyawan TelkomGroup berkewajiban untuk menandatangani Pakta Integritas dan melakukan Sertifikasi Etika Bisnis. Dalam rilis Jumat (24/1/2025), seluruh upaya ini turut mendukung tercapainya misi pemerintahan Prabowo-Gibran Asta Cita.

Jajaran direksi dan seluruh Senior Leader TelkomGroup melakukan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi pada rapat pimpinan TelkomGroup di Jakarta. Hal itu dilakukan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) lalu.

Deklarasi yang diikuti seluruh anak perusahaan TelkomGroup ini komitmen manajemen dan karyawan TelkomGroup dalam pencegahan korupsi di lingkungan kerja. “Dalam menjalankan bisnisnya, Telkom senantiasa memastikan seluruh aktivitas dan operasional bisnis perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan berlaku,” ujar VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko.

Telkom telah mengimplementasikan standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sejak tahun 2020 dan telah diikuti oleh anak perusahaan. Tidak hanya itu, Telkom mulai menerapkan Panduan Pencegahan Korupsi (PANCEK) dari Komisi Pencegahan Korupsi, sebagai inisiatif perusahaan untuk memperkuat komitmen Anti Korupsi.

Sebagai bagian dari implementasi prinsip keberlanjutan atau ESG, TelkomGroup terus berfokus pada penguatan pilar Governance sebagai salah satu prioritas strategis. Melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Telkom berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan beretika.

Upaya pencegahan korupsi menjadi landasan penting untuk menjaga integritas perusahaan. Dengan menerapkan standar anti-penyuapan dan panduan pencegahan korupsi, Telkom berupaya membangun kepercayaan publik dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan.