RRI.CO.ID, Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo akhirnya meraih Sertifikat Eliminasi Malaria setelah melalui perjuangan selama 26 tahun dalam menekan penularan penyakit tersebut. Pengakuan dari Kementerian Kesehatan RI itu menjadi tonggak penting sekaligus bukti keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan wilayah bebas malaria.

Sertifikat Eliminasi Malaria diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Dante Saksono Harbuwono, kepada Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia 2026 di Gedung Prof. dr. Sujudi Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026. Purworejo menjadi satu dari sembilan daerah yang menerima penghargaan tersebut.

Selain menerima sertifikat, Bupati Yuli Hastuti bersama para kepala daerah penerima penghargaan menandatangani Komitmen Bersama Pemeliharaan Daerah Eliminasi Malaria. Komitmen tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mempertahankan wilayahnya tetap bebas dari penularan malaria.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono Harbuwono mengingatkan bahwa malaria masih menjadi persoalan kesehatan yang serius di Indonesia. Pada 2025 tercatat sekitar 700 ribu kasus malaria dengan 120 kematian, sehingga upaya eliminasi harus terus diperkuat.

"Di Indonesia, tahun 2025 itu terdapat 700 ribu kasus malaria dengan 120 kematian. Artinya setiap tiga hari ada satu kematian akibat malaria. Ini adalah permasalahan serius yang tidak bisa kita anggap enteng, karena malaria menyebabkan kematian dan catastrophic yang tinggi di Indonesia," ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang berhasil menekan penularan malaria dan mendorong seluruh daerah mendukung Peta Jalan Eliminasi Malaria 2025-2045. Targetnya, Indonesia dapat terbebas dari penularan lokal malaria pada 2030.

Sementara itu, Bupati Yuli Hastuti menyebut penghargaan tersebut sebagai kebanggaan sekaligus amanah untuk terus menjaga Purworejo bebas dari malaria. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras selama kurang lebih 26 tahun yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat.

"Keberhasilan ini tidak diraih dalam waktu singkat. Perjuangan kami berlangsung selama kurang lebih 26 tahun, dengan berbagai tantangan yang harus dilalui," kata Yuli.

Ia menegaskan, sertifikat eliminasi malaria bukan menjadi akhir dari perjuangan. Pemerintah Kabupaten Purworejo akan terus memperkuat inovasi, surveilans, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak muncul kembali penularan malaria di wilayah tersebut.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dr. Budi Susanti, menjelaskan Purworejo sebelumnya menjadi satu-satunya kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali yang belum memperoleh Sertifikat Eliminasi Malaria. Penilaian yang semula direncanakan pada 2021 sempat tertunda akibat masih ditemukannya kasus malaria indigenous di wilayah Wadas.

Menurut Budi, salah satu syarat utama memperoleh sertifikat adalah tidak adanya kasus malaria indigenous selama tiga tahun berturut-turut. Setelah intervensi intensif dilakukan dan Purworejo dinyatakan bebas penularan malaria sejak Maret 2023, pemerintah daerah mengajukan penilaian pada Maret 2026 hingga akhirnya berhasil memperoleh Sertifikat Eliminasi Malaria. (Ags)