RRI.CO.ID, Pekalongan – Evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan menggelar Talkshow bersama Plt Bupati dan Satgas SPPG Kabupaten Pekalongan, Sabtu 11 April 2026. Kegiatan ini sekaligus sebagai strategi untuk menyerap aspirasi mahasiswa untuk sukses program nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan pentingnya masukan kritis dari mahasiswa dan para pengamat untuk keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pekalongan. Dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas SPPG Kabupaten Pekalongan mengatakan, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyerap berbagai pandangan kritis, baik dari kalangan mahasiswa, pengamat politik, maupun pengamat sosial.

Menurutnya, masukan tersebut sangat penting untuk dipadukan dengan temuan di lapangan guna memperbaiki implementasi program MBG ke depan.

"Harapannya, kita mendapatkan catatan-catatan kritis sehingga upaya yang dilakukan ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan MBG terdapat sejumlah aspek utama yang menjadi fokus pengawasan, di antaranya memastikan program tepat sasaran, menjaga kualitas makanan, serta mendorong dampak ekonomi bagi masyarakat. “Kita ingin memastikan keterlibatan para pedagang dalam proses supplier, pedagang pasar harus ikut terlibat, mulai dari penyediaan telur, sayur-mayur, hingga beras yang dibeli oleh dapur-dapur MBG,” jelasnya.

Sukirman menegaskan, program MBG telah dirancang dengan penganggaran yang terstruktur, sehingga pengawasan menjadi kunci agar program yang menyedot anggaran besar tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal serta menekan angka stunting di daerah.

“Program ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat, bermanfaat bagi anak didik, menggerakkan ekonomi, serta mampu menciptakan generasi yang tangguh,” tegasnya. Selain menyasar peserta didik, program MBG juga diharapkan dapat menjangkau ibu hamil serta masyarakat di daerah tertinggal.

Pemerintah daerah, kata dia, akan mendorong pembangunan dapur MBG agar menyasar wilayah-wilayah tersebut. Namun demikian, Sukirman menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam aspek perizinan maupun operasional program.

Peran pemerintah daerah lebih difokuskan pada fungsi pengawasan. “Dalam perizinan dan operasional, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan, kami hanya melakukan pengawasan agar program berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Ali Jahirin menilai kegiatan ini sangat penting digalakkan, selain untuk menambah informasi kepada kalangan akademisi khususnya mahasiswa Pemerintah juga mendapatkan output, masukan dan saran demi mensukseskan program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Keterlibatan akademisi sangat penting untuk kemajuan program MBG, aspirasi bisa terserap dan harapannya program MBG semakin bagus, tepat sasaran dan optimal," terangnya.

Talk show yang digelar oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ali Jahirin dari DPRD Kabupaten Pekalongan, Tiyo Ardianto (Ketua BEM UGM 2025), Azlan Syah Putra (aktivis buruh), Dr. Asep Suraya (pengamat sosial), serta Yusril Bariki (akademisi).