RRI.CO.ID, Semarang- Isu nasionalisme penerima beasiswa luar negeri kembali menjadi sorotan publik, seiring ramainya perbincangan di media sosial terkait program beasiswa pemerintah seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan(LPDP). Menanggapi hal itu, mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di Ahlul Bayt International University, Iran, Nur Hafidzatul Ilma Alfidyah, menegaskan komitmennya untuk tetap berkontribusi bagi Indonesia.

Meski belajar di luar negeri, ia mengaku terus mengikuti perkembangan Tanah Air. Hal ini diwujudkan dengan berupaya mengaitkan kontribusi dengan bidang studinya.

“Jarak membuat kami mudah larut dalam kehidupan akademik di sini. Oleh karena itu kami tetap berusaha untuk mengikuti perkembangan Indonesia dan mengaitkannya dengan studi kami, sebagai bentuk kontribusi begitu," katanya saat dihubungi RRI, Kamis,26 Februari 2026.

Ilma yang menerima beasiswa kuliah di luar negeri dari kampusnya ini mengakui, ada dilema antara melanjutkan karier di luar negeri atau kembali ke Indonesia. Namun menurutnya, keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan kontribusi nyata bagi bangsa.

“Yang paling menggiurkan adalah tantangan untuk tetap stay di sini ya. Terutama untuk karir di sini dengan kondisi regulasi pemerintahan yang berbeda, peta geografis dan tentunya penduduk yang tidak lebih padat dari Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, pengamat pendidikan dari Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngasbun Egar, menilai beasiswa merupakan bentuk investasi publik. Penerimanya perlu memahami bahwa beasiswa bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan amanat dari negara.

“Beasiswa yang diterima itu tidak hanya fasilitas Pendidikan, tapi juga merupakan amanat dari masyarakat dan negara. Maka sikap dan karyanya setelah studi harus mencerminkan semangat pengabdian untuk bangsa,” tuturnya.

Ia menambahkan, nasionalisme tidak dapat dimaknai secara sempit hanya dari pilihan untuk kembali atau menetap di luar negeri. Penguatan wawasan kebangsaan, menurutnya, perlu dimulai sejak proses seleksi agar polemik tidak berkembang menjadi penghakiman sepihak di ruang publik.