DPRD Kendal Tegaskan Pengelolaan Anggaran Harus Dukung Program Prioritas Pemkab

RRI.CO.ID, Kendal - Pengelolaan anggaran daerah harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq saat Rapat Paripurna DPRD Kendal, Selasa 7 Juli 2026.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal ini tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal tahun 2025. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq ini menjadi tahapan penting sebelum dokumen tersebut dikirim kepada Gubernur Jawa Tengah untuk proses evaluasi.

Mahfud berharap, dengan disetujuinya Raperda ini, pengelolaan APBD harus transparan dan akuntabel. Kerja-kerja teknis yang menjadi prioritas bupati juga harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik. "Persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permatasari menjelaskan, setelah memperoleh persetujuan DPRD, dokumen Raperda akan segera dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama yang telah diberikan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD ini," ucapnya.

Bupati Kendal juga menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah catatan DPRD, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga rekomendasi lainnya akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPRD akan segera kami tindak lanjuti sebagai upaya perbaikan, baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan PAD, maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. (FR)