RRI.CO.ID, Salatiga – Sektor peternakan di Kota Salatiga kini menjadi sorotan nasional seiring dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka impor susu. Hal ini ditandai dengan hadirnya rombongan Komisi IV DPR RI untuk melihat langsung kondisi riil para peternak di KSU Ngudi Luhur, Salatiga, Kamis 9 April 2026.

Kunjungan kerja spesifik ini menjadi wadah diskusi strategis untuk mengatasi ketergantungan impor susu nasional yang saat ini masih mencapai angka 80 persen. Fokus utama diarahkan pada penguatan mata pasok secara berkelanjutan, mulai dari pembibitan hingga distribusi hasil ternak.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. Panggah Susanto, menegaskan, peran peternak sapi perah sangat krusial bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyediaan nutrisi. Di tengah kebutuhan susu nasional yang belum terpenuhi, angka impor masih.

"Makanya kita ingin pastikan ada langkah strategis yang terintegrasi. Jadi ngga cuma fokus pada peningkatan produksi di tingkat peternak saja, tapi juga mencakup penguatan keseluruhan mata pasok dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH Kementerian Pertanian, Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc., mengakui pemenuhan kebutuhan susu dan daging lokal memang masih menghadapi berbagai kendala teknis di masyarakat.

“Kami laporkan bahwa produksi susu dan daging kita memang masih kurang, sehingga kita masih harus impor. Kendala yang sering terjadi itu mulai dari belum optimalnya manajemen peternakan, faktor SDM, keterbatasan lahan, sampai jumlah populasi sapi yang memang masih kurang. Kita berharap hari ini bisa dapat solusi bersama sesuai arahan pimpinan,” jelas Hary Suhada terkait kondisi produksi nasional.

Sementara itu, Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menilai kehadiran pemerintah pusat menjadi momentum bagi daerah untuk menyampaikan tantangan spesifik di lapangan. Salatiga memang memiliki potensi, tapi secara luasan lahan produksinya memang relatif terbatas.

"Kami memerlukan penguatan di sisi hulu seperti ketersediaan pakan dan bibit, serta di sisi hilir terkait pemasaran. Tapi kami tetap optimis bisa maksimalkan produksi ini,” ungkap Robby.

Dalam sesi diskusi, para peternak juga menyoroti peluang penyelarasan produksi susu lokal dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan peternak, langkah ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sektor peternakan secara jangka panjang. (eka)