RRI.CO.ID, Kendal -Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kendal menjadwalkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kendal tahun anggaran 2025 pada bulan April ini. Langkah ini diambil setelah Bupati Kendal menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal yang digelar pada Selasa 31 Maret 2026.

Dalam laporannya, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari memaparkan bahwa capaian indikator makro pembangunan daerah di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat melesat hingga 7,99 persen, melonjak signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berada di angka 5,47 persen.

Angka pertumbuhan ekonomi tersebut diklaim sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan, capaian ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi maupun nasional yang masing-masing berada di angka 5,37 persen dan 5,11 persen, menandakan daya saing daerah yang semakin kuat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal tahun 2025 sebesar 75,07,naik dari tahun 2024 yang sebesar 74,34. Capaian IPM Kabupaten Kendal ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 74,77.

Sementara, angka kemiskinan di Kabupaten Kendal tahun 2025 sebesar 8,40 persen atau turun 0,95 poin dari tahun 2024 yang sebesar 9,35 persen. Demikian pula tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 di Kabupaten Kendal juga mengalami penurunan dibanding tahun 2024, dari 5,01 persen menjadi 4,60 persen.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mengatakan, pihaknya tetap menyadari adanya kekurangan. Harapannya, dari LKPJ tersebut ada rekomendasi yang konstruktif dari DPRD Kendal. "Rekomendasi yang konstruktif itu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya.

Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq menyampaikan, meskipun dari LKPJ disampaikan pertumbuhan ekonomi meningkat, IPM juga meningkat, namun akan dicermati lewat Pansus, apakah angka tersebut selaras dengan kondisi masyarakat. Pansus juga akan menyoroti adanya Silpa yang mencapai Rp 70 miliar. "Nanti semuanya akan dibahas dalam Pansus," katanya Kamis 2 April 2026.

Menurut Mahfud, yang menjadi PR, selain Infrastruktur, juga sektor pertanian untuk ketahanan pangan, mengingat ketahanan pangan menjadi program prioritas presiden. Juga kesehatan, yang mengalami penurunan pada penerima manfaat BPJS, termasuk beberapa sarpras di pendidikan yang perlu perbaikan. "Untuk kesehatan kan mengalami penurunan jumlah penerima manfaat BPJS, harus menjadi perhatian, supaya jangan sampai prediksi UHC itu terus menurun," ujarnya

Buku LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2025 akan dicermati oleh Pansus DPRD. Hasil pembahasan LKPJ ini akan menerbitkan rekomendasi kepada Bupati, paling lambat 30 hari setelah LKPJ ini diterima. (FR)