RRI.CO.ID, Pekalongan –Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penyerahan dokumen penting tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Senin 30 Maret 2026.

Laporan keuangan tersebut diterima Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Prosesi ini menandai dimulainya tahap pemeriksaan formal oleh lembaga pemeriksa eksternal terhadap penggunaan anggaran di Kabupaten Pekalongan.

Penyerahan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan, LKPD wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh tim dari BPK.

Kegiatan penyerahan LKPD unaudited ini dilakukan secara serentak oleh 35 pemerintah daerah lainnya di Jawa Tengah. Langkah kolektif ini dipandang sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Sukirman menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan mengedepankan integritas dan akuntabilitas. Pihaknya berupaya keras memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan meminimalisir potensi kebocoran.

“Prioritas keuangan diarahkan pada program nasional seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta pendampingan proyek strategis nasional,” ujarnya saat memberikan keterangan di sela acara.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan tugas administratif ini tepat waktu. Hal tersebut mencerminkan sinergi yang solid di internal pemerintahan daerah.

“Dibutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran. Kami sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu sekalian,” ungkapnya memuji kedisiplinan para kepala daerah dalam pelaporan keuangan.

Ia menambahkan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan yang telah diterima. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah serta menilai kewajaran penyajian laporan keuangan yang diserahkan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama para kepala daerah se-Jateng. Acara juga diikuti oleh jajaran Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari seluruh wilayah di Jawa Tengah.