Bupati Rembang Ingatkan Dampak Konflik Global terhadap Ekonomi Daerah

RRI.CO.ID, Rembang - Dampak konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat diprediksi akan memperburuk kondisi perekonomian global. Pemerintah daerah diminta bersiap menghadapi kemungkinan tersebut, termasuk di Kabupaten Rembang.

Bupati Rembang Harno mengatakan, eskalasi konflik berpotensi meningkatkan harga energi yang berdampak pada kondisi ekonomi, termasuk keuangan daerah. Apalagi, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mengalami tekanan.

“Ketidakpastian ekonomi global berdampak pada ekonomi nasional dan secara langsung memengaruhi APBD. Karena itu, kita perlu menganalisis seluruh potensi sumber daya daerah dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program pembangunan,” ujar Harno saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gedung DPRD Rembang, Jumat (27/3/2026).

Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Optimalisasi aset daerah dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami sudah mendapat arahan dari Kementerian Keuangan agar daerah tidak bergantung pada pusat. Aset daerah harus dimanfaatkan secara efektif untuk menambah PAD,” kata Fahrudin.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan anggaran dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Kita harus mendukung program terintegrasi dari pusat ke daerah. Semua harus menyesuaikan agar pelaksanaannya berjalan optimal,” tambahnya.

Untuk tahun 2027, kata dia, proyeksi APBD Kabupaten Rembang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,59 triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut telah terserap untuk belanja pegawai yang nilainya lebih dari Rp1 triliun.

Menurut dia, sisa anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan wajib sesuai regulasi, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program prioritas lainnya. Di sisi lain, Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf menyampaikan, telah menghimpun 661 usulan masyarakat selama masa reses yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Usulan tersebut terdiri dari 31 bidang pemerintahan, 392 bidang keuangan dan perekonomian, 48 bidang pembangunan dan infrastruktur, serta 190 bidang kesejahteraan masyarakat,” jelas Rouf. Penyusunan Pokir DPRD tetap harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Rouf juga mendukung prioritas pembangunan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi, termasuk ekonomi syariah dan sektor pariwisata, yang ditopang sumber daya manusia produktif, tata kelola pemerintahan yang responsif, serta infrastruktur yang memadai. (Mif)