RRI.CO.ID, Rembang- Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitatif pelayanan serta program gizi.

Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di jalur Pantura Rembang, Kamis, 12 Maret 2026. Rakor bertujuan untuk memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui peningkatan koordinasi antarjejaring pelayanan kesehatan serta pengawasan pelaksanaan program gizi di daerah.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, drg. Dini Nuraida, mengatakan, program PMT perlu dimaksimalkan agar mampu memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, saat ini prevalensi stunting di Kabupaten Rembang berada pada angka 15,8 persen.

Ia berharap melalui penguatan intervensi gizi, angka tersebut dapat menurun pada pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2026. “Program PMT ini harus benar-benar kita maksimalkan agar memiliki daya ungkit dalam menurunkan prevalensi stunting,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan SSGI 2026 direncanakan berlangsung pada Juni hingga Juli. Oleh karena itu, berbagai program intervensi gizi perlu dipersiapkan sejak awal tahun.

Menurut Dini, pelaksanaan PMT akan menyasar berbagai kelompok balita dengan permasalahan gizi. Salah satu sasaran utama adalah balita dengan kondisi berat badan tidak naik (weight faltering) yang akan mendapatkan intervensi selama 14 hari.

Balita underweight yang tercatat sebanyak 3.258 anak akan mendapatkan intervensi selama 28 hari. Sementara, balita wasting yang berjumlah 1.947 anak akan mendapatkan intervensi selama 56 hari.

Ia menambahkan, pelaksanaan program PMT di lapangan memiliki tantangan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, puskesmas, serta kader kesehatan di tingkat desa perlu terus diperkuat.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang, Musringah Harno, menegaskan peran PKK di tingkat desa sangat penting dalam mendukung keberhasilan program PMT lokal tahun 2026.

Menurutnya, PKK bertugas sebagai pelaksana di lapangan melalui edukasi kepada masyarakat, penyediaan makanan bergizi berbasis bahan lokal, serta pemantauan pertumbuhan balita dan ibu hamil. “Ketua TP PKK Desa menjadi ketua pelaksana program PMT lokal yang mengoordinasikan kegiatan di tingkat desa, mulai dari pengelolaan dana, pembelian bahan makanan, pengolahan hingga distribusi kepada sasaran,” jelasnya.

Ia berharap sinergi antara PKK desa, puskesmas, dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Dengan demikian, pelaksanaan program PMT berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat. (Mif)