RRI.CO.ID, Pekalongan – Peresmian Jembatan Gantung Garuda di Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, tak hanya disambut sebagai solusi pemulihan akses warga pascabanjir. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir juga mengingatkan agar pengelolaan jembatan baru itu tidak memicu polemik, terutama terkait wacana penarikan iuran untuk biaya perawatan.

Munir mengatakan, Jembatan Garuda yang dibangun melalui program TNI telah mengembalikan konektivitas antara Dukuh Galangwolu dengan wilayah sekitarnya setelah jembatan lama rusak diterjang banjir dan belum dapat diperbaiki. Bersyukur mendapat bantuan jembatan yang menghubungkan Dukuh Galangwolu dan perdukuhan sebelahnya.

"Dulu ada jembatan lama, tetapi rusak diterjang banjir dan sampai sekarang belum bisa kita perbaiki. Karena itu, ini menjadi kebahagiaan bersama bagi pemerintah daerah maupun masyarakat," ujar Munir, Jumat 24 Juli 2026.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan memperlancar mobilitas masyarakat, mulai dari akses pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga kebutuhan sehari-hari. Ia juga menyebut pembangunan itu menjadi bukti kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memulihkan infrastruktur yang terdampak bencana.

"Dengan adanya Jembatan Garuda yang dibantu oleh TNI ini, mudah-mudahan masyarakat bisa kembali terkoneksi, sehingga akses pendidikan, ekonomi, dan aktivitas lainnya menjadi lebih lancar," katanya.

Meski demikian, Munir menegaskan bahwa pekerjaan belum selesai setelah jembatan diresmikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan infrastruktur tersebut tetap terawat tanpa menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Ia secara khusus menyoroti kemungkinan munculnya iuran untuk biaya pemeliharaan jembatan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibahas secara matang agar tidak menjadi beban bagi warga.

"Harapan saya, jembatan ini dirawat dan dipelihara dengan baik. Jangan sampai nanti justru menimbulkan persoalan atau kegaduhan, misalnya terkait penarikan iuran. Itu harus ditata betul," tegasnya.

Munir menilai skema pembiayaan perawatan masih perlu dikoordinasikan bersama seluruh pihak. Berbagai opsi dapat dipertimbangkan, mulai dari dukungan pemerintah desa, swadaya masyarakat, hingga kontribusi pihak-pihak yang memanfaatkan jembatan.

"Soal itu nanti harus kita koordinasikan dulu, supaya masyarakat tidak terbebani oleh iuran yang memberatkan," ujarnya.

Ia menekankan, apapun mekanisme yang dipilih, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama agar keberadaan Jembatan Garuda benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.

"Itu yang harus kita pikirkan bersama, apakah perawatannya nanti dari pemerintah desa, dari swadaya masyarakat, atau mungkin dari pihak yang memanfaatkan. Tetapi yang jelas, kalaupun ada, dengan catatan jangan sampai memberatkan masyarakat," katanya.