Sedimentasi-Sampah Ancam Jateng, Masterplan Pengelolaan Darat Laut Dimatangkan

RRI.CO.ID, Semarang — Ancaman sedimentasi hingga sampah dari hulu hingga hilir di wilayah selatan Jawa Tengah, mendorong tata kelola darat dan laut perlu diperkuat. Pengelolaan yang terintegrasi penting untuk menjaga lingkungan sekaligus melindungi potensi ekonomi di wilayah tersebut.

Upaya tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik Rencana Induk (Masterplan) Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional BUKECAP di Hotel Novotel Semarang, Jumat 28 Agustus 2026. Masterplan ini mencakup wilayah Kabupaten Banyumas, Kebumen, dan Cilacap sebagai satu kesatuan ekosistem dari hulu hingga hilir (pesisir laut).

Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto mengatakan, penyusunan masterplan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas, dan pihak terkait lainnya. Menurutnya, pengelolaan darat dan laut tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah karena persoalan di hulu berdampak langsung hingga wilayah hilir.

“Ini adalah bagaimana kolaborasi dari pemerintah dan didukung oleh NGO dan semua pihak yang terkait, karena ini membahas kesatuan pengelolaan antara darat dan laut untuk wilayah Kebumen, Banyumas dan Cilacap,” kata Yusmanto.

Ia mencontohkan persoalan sedimentasi di Waduk Mrica dan kawasan Segara Anakan yang menunjukkan kuatnya keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai dengan wilayah hilir. Sedimentasi di Waduk Mrica itu menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat mengurangi kapasitas tampungan bendungan begitu juga di Segara Anakan yang terus mengalami pendangkalan hingga sebagian wilayahnya berubah menjadi daratan.

Dengan pendekatan tersebut, potensi kawasan selatan Jawa Tengah diharapkan dapat dikembangkan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. “Ke depannya melalui tata kelola yang baik, daerah aliran sungai kemudian sampai laut, kemudian dari pengelolaan tata ruang sehingga semuanya sinkron dan nyambung,” ujarnya.

Menurut Yusmanto, salah satu persoalan krusial lainnya adalah sampah yang terbawa aliran sungai menuju laut. Sampah tersebut tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berpotensi merusak sumber daya ikan dan ekosistem laut, termasuk melalui ancaman mikroplastik.

Ia menyebut Sungai Serayu dan Sungai Opak sebagai bagian penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan kawasan Banyumas, Kebumen, dan Cilacap. Sungai Serayu, yang alirannya berkaitan dengan wilayah Wonosobo dan Banjarnegara, juga menghadapi persoalan sedimentasi yang dipengaruhi aktivitas di wilayah hulu.

Karena itu, pengelolaan sungai, pengendalian sedimentasi, penanganan sampah, hingga perlindungan pesisir perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan. “Kalau sampahnya ke laut, ini juga akan merusak sumber daya ikan yang ada di laut,” kata Yusmanto.

Selain persoalan lingkungan, integrasi tata kelola darat-laut juga diarahkan untuk mengamankan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dicontohkannya, lobster dan sidat misalnya, yang perlu dikelola karena memiliki potensi.

“Lobster kemudian sidat ini semuanya komoditas-komoditas yang ekspor bernilai tinggi. Ini adalah potensi-potensi yang juga harus diamankan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pengelolaan terpadu Masterplan Regional BUKECAP disusun melalui analisis skenario pembangunan, kajian kebutuhan ruang lintas sektor, integrasi data spasial dan statistik, serta identifikasi intervensi pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pesisir, dan kelautan. Dokumen tersebut juga diarahkan untuk memetakan peluang ekonomi hijau dan biru yang dapat menciptakan nilai tambah tanpa meningkatkan tekanan terhadap ekosistem.

Yusmanto menambahkan, hasil konsultasi publik juga dapat menjadi bahan untuk melihat kemungkinan penyesuaian kebijakan tata ruang daerah. Hal itu sejalan dengan dinamika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2024–2044 yang dapat dievaluasi dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan di lapangan.

“Barangkali nanti ada yang terlewatkan di RTRW kita. Melalui forum ini juga kami menitipkan untuk nanti ada rekomendasi atau masukan untuk revisi atau perbaikan RTRW tersebut,” katanya.

Peneliti Landscape Alliance, Ferry Johan, menambahkan integrasi pengelolaan daratan dan laut harus menjadi titik awal untuk memastikan perencanaan benar-benar diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan masterplan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen, tetapi juga komitmen bersama dalam pelaksanaannya.

“Yang lebih penting adalah bagaimana nanti semua pihak melakukan rencana ini. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Ferry.

Konsultasi publik ini menjadi bagian dari proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terpadu di Indonesia (SOLUSI), yang mengembangkan pendekatan berbasis ekosistem di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Bangka Belitung. Di Jawa Tengah, Kelompok Kerja SOLUSI bersama Landscape Alliance (CIFOR-ICRAF) menyusun masterplan sebagai landasan bersama pengelolaan ruang dan sumber daya alam.

Masukan dari OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya akan digunakan untuk menyempurnakan strategi serta intervensi prioritas dalam masterplan. Pengelolaan dari hulu hingga laut diharapkan mampu menekan ancaman sedimentasi dan pencemaran sekaligus membuka peluang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah BUKECAP.

Untuk diketahui, SOLUSI merupakan kemitraan antara pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dan pemerintah Jerman (BMUKN) melalui Inisiatif Iklim Internasional (IKI) yang diimplementasikan secara bersama oleh konsorsium GIZ, Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI di tiga wilayah Indonesia. Ketiga daerah itu yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung untuk menangani degradasi lahan dan bentang laut di Indonesia, dengan meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mata pencaharian yang dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim.