RRI.CO.ID, Semarang - Musim kemarau tahun 2026 yang mulai berdampak di sejumlah wilayah Jawa Tengah memicu krisis air bersih bagi ribuan warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD bersama pemerintah kabupaten/kota terus mempercepat distribusi bantuan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak tersebut.

Catatan BPBD Jawa Tengah ada 15 kabupaten/kota dengan 157 desa di 64 kecamatan mengalami dampak kekeringan. Sebanyak 21.949 kepala keluarga atau 61.456 jiwa telah menerima manfaat bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah.

Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih.

"Data yang kami terima, dari daerah kabupaten/kota sudah menyiapkan secara totalitas itu sebanyak 123 juta liter," kata Bergas.

Sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, BPBD terus memantau distribusi bantuan di daerah yang mulai mengalami kesulitan air. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang berada di lereng Gunung Merapi. Di kawasan ini, bantuan air bersih menjadi penopang utama kebutuhan warga setelah cadangan air hujan yang disimpan sejak musim penghujan mulai habis.

Warga Desa Tlogowatu, Hartoyo, mengatakan kekurangan air bersih telah menjadi persoalan yang hampir selalu terjadi setiap musim kemarau. Sebagian besar warga hanya mengandalkan tandon penampungan air hujan yang biasanya bertahan sekitar dua bulan setelah hujan berhenti.

"Harga satu tangki bisa Rp170 ribu sampai Rp220 ribu, tergantung lokasi. Bantuan BPBD sangat membantu, terutama bagi warga yang ekonominya kurang mampu. Kami sangat berterima kasih," ujarnya.

Menurut Hartoyo, bantuan yang disalurkan melalui bak penampungan umum membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kebutuhan tambahan seperti ternak, sebagian warga masih harus membeli air secara mandiri.

"Terima kasih dan Alhamdulillah sekali bantuan dari BPBD ini," katanya.

Kondisi serupa dialami Sarno Nanto Suwiryo, warga setempat yang hampir setiap tahun menghadapi krisis air bersih. Berbagai upaya membuat sumur telah dilakukan, namun belum berhasil menemukan sumber air yang memadai.

"Kami hanya mengandalkan tandon air hujan. Kalau habis ya beli air atau menunggu bantuan pemerintah. Terima kasih karena BPBD selalu membantu kami saat kemarau," ujarnya.

Kepala Desa Tlogowatu Suprat Widoyo mengatakan pemerintah desa menyiapkan bak penampungan air di setiap RT agar seluruh warga tetap mendapat akses air bersih. Ketika persediaan habis, pemerintah desa langsung mengajukan permohonan penyaluran air tambahan kepada BPBD.

"Selama ini memang masih banyak mengandalkan dari bantuan BPBD untuk dropping air bersih ke tempat warga, ataupun ke bak-bak penampungan umum milik desa yang kita sediakan di tiap RT," jelasnya.

Selain bantuan darurat, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan jaringan pipa PDAM dari Tangkil menuju Tlogowatu. Program tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bagi sekitar 60 hingga 70 persen warga yang selama ini kesulitan memperoleh sumber air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Klaten Syahruna mengatakan empat desa di Kecamatan Kemalang, yakni Tegalmulyo, Sidorejo, Tlogowatu, dan Kendalsari, mulai terdampak kekeringan sejak pertengahan Mei 2026. Penyaluran bantuan dilakukan setelah adanya usulan dari desa dan verifikasi kondisi lapangan oleh petugas.

Hingga pertengahan Juli 2026, BPBD Klaten telah menyalurkan 236 tangki atau sekitar 1,18 juta liter air bersih kepada warga terdampak. Tahun ini, sebanyak 1.000 tangki air disiapkan bersama dukungan berbagai program CSR untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.

"Musim kemarau tahun 2026 ini kemarau panjang, dan dampaknya bukan hanya untuk kekeringan saja termasuk karhutla, maka warga agar efisien dalam penggunaan air juga. Dari dampak yang panas sekali juga dari segi kesehatan juga, untuk diantisipasi," ucap Syahruna.