KBRN, Semarang: Kementerian Hukum ( Kemenkum) mendorong Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang memperkuat peran dan modernisasi layanan. Dorongan itu disampaikan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, saat memberi pengarahan di Aula BHP, Jumat (28/11/2025).

Widodo menekankan, BHP memiliki mandat penting sebagai pelindung kelompok rentan. Ia melihat kesadaran publik tentang fungsi BHP masih rendah sehingga membutuhkan edukasi dan penguatan citra kelembagaan.

"Branding tidak hanya perubahan penampilan atau bangunan. Akan tetapi, juga perubahan sikap kerja, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan," tegas Dirjen AHU.

Dalam kunjungan tersebut, Ditjen AHU memaparkan agenda strategis reformasi organisasi BHP. Reformasi ditargetkan rampung pada akhir 2025 atau awal 2026 sebagai fondasi layanan modern.

Widodo menjelaskan, digitalisasi layanan menjadi prioritas utama. Ditjen AHU telah mencapai 90% transformasi digital sehingga awal 2026 seluruh layanan ditargetkan tidak lagi manual.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan SDM sebagai penentu keberhasilan modernisasi. Uji kompetensi jabatan kurator keperdataan akan dilaksanakan untuk memastikan standar keahlian yang seragam.

"Jika SDM kuat, fokus kerja semakin tajam. Kerja sama semakin baik, dan tugas serta fungsi BHP dapat berjalan optimal," ungkap Widodo.

Pada sesi dialog, jajaran BHP menyampaikan berbagai kebutuhan teknis dan tantangan layanan. Seluruh masukan langsung ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Plt Kepala BHP Semarang, Deni Kristiawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pembinaan Ditjen AHU. Ia memaparkan capaian layanan BHP Semarang dan komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme.