Ciptakan Persaingan Usaha Sehat, Kemenkum Jateng Dorong Legalitas UMKM

RRI.CO.ID, Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mendorong legalitas UMKM guna menciptakan persaingan usaha yang sehat. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi peningkatan literasi hukum di Aula Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Rabu, 22 April 2026.

Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Fokus utama sosialisasi adalah layanan Perseroan Perorangan sebagai solusi legalitas usaha yang mudah dan terjangkau.

Perseroan Perorangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini memungkinkan pelaku UMKM mendirikan badan hukum dengan proses sederhana dan cukup satu orang pendiri.

"Dengan memiliki legalitas, pelaku UMKM akan lebih terlindungi secara hukum, sekaligus memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing secara profesional,” jelas Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Joko Supriyanto, menegaskan legalitas menjadi fondasi penting pengembangan usaha. Ia mendorong pelaku UMKM agar tidak ragu melengkapi aspek hukum usahanya.

"Menjadi pengusaha itu sekarang mudah, bahkan bisa langsung menjadi direktur melalui Perseroan Perorangan. "Jangan takut dan jangan setengah-setengah dalam berusaha," ujarnya.

"Kalau tidak dilengkapi legalitas, saya rasa itu merugikan. Mari kita dukung program pemerintah,” ucapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga, Bayu Joko Mulyono mendukung penguatan literasi hukum sebagai bagian dari pengembangan ekosistem UMKM daerah. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan semakin sadar pentingnya legalitas usaha.

Dalam kesempatan itu, peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh, di antaranya terkait dasar hukum dan persyaratan pendirian badan usaha, termasuk keunggulan layanan yang dapat diakses melalui sistem AHU Online. Kegiatan yang berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab ini dimanfaatkan peserta untuk menggali informasi terkait perpajakan dan aspek hukum usaha.