RRI.CO.ID, Semarang - Kinerja fiskal di Jawa Tengah pada triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan capaian APBN surplus sebesar Rp1,34 triliun. Kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa belanja negara masih berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya menyebut realisasi pendapatan negara mencapai Rp27,15 triliun atau 20,73 persen dari target hingga akhir Maret 2026. Pendapatan tersebut ditopang penerimaan pajak sebesar Rp11,70 triliun, bea dan cukai Rp13,30 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp2,22 triliun.

"Belanja negara telah terealisasi sebesar Rp25,81 triliun atau 26,67% dari pagu. Terdiri dari belanja K/L sebesar Rp7,45 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp18,36 triliun," ujarnya, Senin 11 Mei 2026.

Dengan pendapatan yang lebih tinggi dibanding belanja, APBN Jawa Tengah mencatat surplus Rp1,34 triliun hingga akhir Maret 2026. Meski surplus, pemerintah menegaskan belanja negara tetap menjadi instrumen utama untuk mendorong ekonomi di berbagai sektor.

Seiring dengan itu, kondisi ekonomi Jawa Tengah dinilai tetap resilien di tengah tantangan global. Sepanjang 2025, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen secara tahunan year on year (yoy), bahkan pada triwulan IV mencapai 5,84 persen yang menunjukkan daya tahan ekonomi daerah tetap solid.

"Dari sisi persepsi masyarakat, tingkat optimisme masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Maret 2026 berada di level 116,3, yang masih berada pada zona optimis, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya," tuturnya.

Sementara itu, tekanan inflasi menunjukkan perbaikan dengan inflasi Maret tercatat 3,54 persen, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Indikator kesejahteraan masyarakat juga memperlihatkan tren membaik.

"Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen, angka kemiskinan berada di level 9,39 persen, serta ketimpangan menurun dengan rasio gini sebesar 0,350. Daya beli petani dan nelayan tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani menjadi 116,38 serta Nilai Tukar Nelayan menjadi 105,06, dan kualitas pembangunan manusia juga meningkat, tercermin dari IPM yang mencapai 74,77," katanya.

Selain menopang ekonomi melalui belanja negara, pemerintah juga terus memperkuat sektor usaha mikro. Hal itu tampak dari hasil realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah yang tumbuh 9,21 persen mencapai Rp12,45 triliun hingga Maret 2026.

"Sementara itu, pembiayaan UMi terealisasi sebesar Rp475,78 miliar, dengan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 230,31% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan ekonomi UMKM mulai bergeliat tercermin dari akses pembiayaan yang tumbuh dibandingkan tahun yang lalu," ucapnya.