RRI.CO.ID., Semarang -

RRI.CO.ID Semarang - Kebijakan penghematan energi yang tengah didorong oleh pemerintah dinilai perlu dilakukan secara hati-hati. Langkah ini penting agar tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Pemerintah diminta memastikan bahwa kebijakan tersebut berbasis pada prinsip efisiensi. Hal ini bertujuan agar penghematan bukan sekadar pemangkasan aktivitas yang justru berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat dan industri.

Ekonom Universitas Negeri Semarang (Unnes), Bayu Bagas Hapsoro, menegaskan bahwa istilah penghematan perlu didefinisikan secara tepat. Hal ini penting agar tidak terjadi salah tafsir dalam implementasi kebijakan di lapangan.

“Efisiensi dan pemangkasan merupakan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam pengelolaan ekonomi. Efisiensi fokus pada optimalisasi, sementara pemangkasan cenderung hanya memotong anggaran atau penggunaan tanpa arah yang jelas, katanya dalam dialog bersama RRI Kamis 2 April 2026.

Menurutnya, efisiensi berarti tetap menjaga output secara optimal. Penggunaan sumber daya dibuat lebih hemat tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas hasil produksi. Sementara pemangkasan memiliki kecenderungan untuk mengurangi aktivitas secara langsung.

“Pengurangan adalah tidak memperhatikan output yang kemudian harus di memperhatikan ya, apakah ini kemudian diartikan sebagai efisiensi. Karena pemangkasan dengan efisiensi itu dua hal yang saya kira berbeda ya. Harus dilihat, output-nya tetap harus dipertahankan semaksimal mungkin,” ujar Bayu.

Ia juga mengomentari sisi efisiensi dari sektor transportasi yang sangat krusial. Pemerintah dinilai tetap perlu mempertahankan kebijakan subsidi energi sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat luas.

“Subsidi tersebut dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat agar tetap memiliki daya beli yang stabil di tengah tantangan ekonomi global,” jelasnya.

Bayu menambahkan subsidi tidak hanya mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM) semata. Subsidi juga dapat diarahkan secara lebih masif pada sektor lain seperti LPG dan pengembangan transportasi publik yang lebih baik.

Ia mengakui bahwa efektivitas subsidi energi masih menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi. Praktik penyalahgunaan oleh golongan mampu menunjukkan perlunya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat agar subsidi benar-benar tepat sasaran.