OJK Bongkar Manipulasi Harga Saham, Pegiat Medsos Didenda Rp5,35 Miliar

RRI.CO.ID, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp5,35 miliar kepada seorang pegiat media sosial pasar modal berinisial BVN. Sanksi tersebut diberikan setelah BVN terbukti melakukan manipulasi harga saham melalui aktivitas transaksi dan penyebaran informasi di media sosial.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi mengatakan, BVN terbukti melakukan manipulasi harga saham dengan menggunakan beberapa rekening efek. “Tindakan tersebut menciptakan gambaran semu terhadap aktivitas perdagangan saham yang berpotensi mempengaruhi keputusan investor,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat, 20 Februari 2026.

BVN diketahui menyebarkan informasi di media sosial terkait rencana pembelian maupun prediksi pergerakan saham tertentu. BVN juga melakukan transaksi jual atau beli saham dengan memanfaatkan reaksi para pengikutnya yang terpengaruh oleh informasi tersebut.

OJK menegaskan, penindakan ini merupakan bagian dari langkah tegas dalam menegakkan aturan di sektor pasar modal. "Penetapan sanksi ini merupakan bentuk komitmen pengawasan dan langkah tegas OJK dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal," kata M. Ismail Riyadi.

Selain kasus pegiat media sosial, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada tiga pihak lain yang terbukti melakukan manipulasi perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC). PT Dana Mitra Kencana dikenakan denda sebesar Rp2,1 miliar karena terbukti melakukan transaksi yang menciptakan gambaran semu terkait aktivitas perdagangan saham IMPC di Bursa Efek.

Dua individu lainnya, masing-masing berinisial UPT dan MLN, juga dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,8 miliar. Keduanya terbukti melakukan transaksi tidak langsung melalui sejumlah nasabah untuk mempengaruhi harga saham dan menciptakan persepsi pasar yang menyesatkan investor.

OJK memastikan akan terus memperkuat pengawasan guna menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia. "Ini sebagai upaya untuk mendukung terciptanya Pasar Modal Indonesia yang teratur, wajar, efisien, berintegritas, serta kompetitif dan berkelanjutan," ujar M. Ismail Riyadi.