RRI.CO.ID, Semarang - Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ekosistem digitalisasi keuangan daerah sudah matang dilengkapi dengan infrastruktur yang mumpuni. Fokus berikutnya diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kanal pembayaran digital.

Komitmen ini ditegaskan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Nita Rachmenia disela Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu, 11 Februari 2026. Rapat itu membahas evaluasi capaian digitalisasi yang dilakukan untuk 35 kabupaten/kota sebelum dibahas pada high level meeting kepala daerah.

Nita Rachmenia, menyebut infrastruktur digital sudah tersedia merata. Tantangan kini mengajak masyarakat memanfaatkannya untuk membayar pajak hingga retribusi secara digital.

"Kita lihat indeks ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah termasuk di provinsi sudah digital. Jadi akses digitalnya sudah tersedia yang harus kita tingkatkan partisipasi masyarakatnya," ujarnya.

Menjawab tantangan itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jateng, Chairunisa membenarkan jika digitalisasi pembayaran terus diperluas melalui New Sakpole dan Samsat Budiman. Inovasi terbaru juga hadir lewat Samsat Koperasi Desa Merah Putih untuk menjangkau masyarakat desa.

Ke depan, New Sakpole akan di-rebranding dan diintegrasikan dengan SuperApp Jateng Ngopeni Nglakoni. Integrasi ini diharapkan memudahkan akses layanan publik dalam membayar pajak.

Adapun, digitalisasi juga menyentuh pengadaan barang dan jasa melalui Blangkon Jateng, Tisera, Gratis Ongkir, dan Toko Ladang. Seluruhnya telah terhubung dengan sistem LKPP untuk menjamin transparansi.

Atas capaian tersebut, Jawa Tengah meraih penghargaan Tim Percetpatan dan Perluasan Digital Daerah(TP2DD) terbaik kedua nasional pada 2025. Penghargaan ini menjadi pijakan untuk memperluas literasi dan partisipasi digital masyarakat.