RRI.CO.ID, Semarang - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Jawa Tengah mencatat kinerja solid dalam menjaga stabilitas fiskal sepanjang 2025. Pada saat yang sama, perekonomian daerah tumbuh menguat dengan inflasi tetap terkendali.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya menyebut APBN berperan sebagai penyangga sekaligus akselerator ekonomi daerah melalui belanja dan penerimaan yang terjaga. Fungsi ini memperkuat ketahanan fiskal dan menopang keberlanjutan pembangunan.

Ia menyebutkan, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen dan melampaui capaian nasional pada triwulan III 2025. Angka ini lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 5,28 persen.

"Stabilitas harga ikut terjaga dengan inflasi tahunan di level 2,72 persen, lebih rendah dari nasional. Kondisi ini membuat daya beli tetap aman dan ruang konsumsi terjaga," ujarnya saat rilis Asset and Liability Committee(Alco), Rabu 28 Januari 2026.

Ia menyebut optimisme masyarakat juga tetap tinggi dengan Indeks Keyakinan Konsumen berada di angka 115,8. Posisi ini menandakan publik masih percaya ekonomi akan terus bergerak positif.

"Dari sektor primer, Nilai Tukar Petani naik menjadi 117,57 berkat kenaikan harga hasil produksi. Nilai Tukar Nelayan juga membaik dan mendekati titik impas di level 99,93," ujarnya.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara di Jawa Tengah mencapai Rp117,46 triliun atau 89,78 persen dari target. Kinerja ini ditopang pendapatan negara dari sektor pajak, bea cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bahkan melampaui target.

"Capaian ini didorong oleh realisasi Penerimaan Bea Cukai (Rp59,85 triliun), dan Pajak (Rp49,57 triliun). PNBP yang mencatatkan kinerja impresif dengan realisasi Rp8,06 triliun atau melampaui target hingga 135,78%," ujarnya.

Adapun, belanja negara terealisasi Rp105,61 triliun atau 96,37 persen dari pagu meski dilakukan efisiensi. Penyaluran dilakukan melalui belanja kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah.

"Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp69,26 triliun (98,43 % dari pagu). Peran penting dana TKD pada fiskal daerah dibuktikan dengan kontribusinya sebesar 63,00% dari total pendapatan APBD yang terealisasi Rp109,94 triliun (96,31% dari target)," tuturnya.

Lebih lanjut, Bayu menegaskan, capaian ini membuktikan sinergitas antara APBN dan APBD mampu menjaga keseimbangan fiskal. Hasilnya, ekonomi daerah bukan hanya stabil, tetapi juga konsisten menguat sepanjang tahun.