KBRN, Semarang : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Jawa Tengah menegaskan kesiapan operasionalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh wilayah provinsi. Kesiapan ini menjadi fondasi penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya menyebut, kelembagaan koperasi di Jawa Tengah tergolong kuat. Seluruh 8.523 desa dan kelurahan telah memiliki koperasi berbadan hukum dengan struktur pengurus dan pengawas lengkap.

Penguatan sumber daya manusia juga terus digenjot secara masif. Pelatihan menjangkau 1.120 pendamping serta lebih dari 17 ribu pengurus koperasi di berbagai daerah.

Dari sisi sarana prasarana, perkembangan Koperasi Merah Putih menunjukkan tren positif. Sebanyak 8.505 koperasi telah memiliki akun Simkopdes dengan ribuan gerai aktif menopang aktivitas usaha.

Data mencatat terdapat 7.019 gerai tersedia dan 9.411 gerai aktif di Jawa Tengah. Selain itu, 527 permohonan kemitraan ke BUMN telah diajukan dengan total 2.182 kerja sama.

"Progres pemetaan lahan juga terus bergerak, di mana dari kebutuhan 4.368 titik lahan/gudang, sebanyak 1.712 telah siap bangun," ujarnya saat rapat Asset and Liability Committee(Alco), Rabu (31/12/2025).

Capaian tersebut memperkuat optimisme koperasi sebagai simpul distribusi ekonomi daerah. Kanwil DJPb Jateng berperan aktif melalui koordinasi kebijakan fiskal dan penguatan sinergi pusat-daerah.

Disebutkannya, dukungan terhadap sektor riil juga terus diperkuat lewat penyaluran kredit program, di antaranya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp43,31 triliun kepada 825.566 debitur. Sementara, Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,16 triliun untuk 225.509 debitur.

"Penyaluran KUR 2025 terbanyak di Kabupaten Pati Rp2,67 T untuk 48.847 debitur sedangkan penyaluran UMi terbanyak di Kabupaten Brebes Rp90,89 M untuk 17.234 debitur," ujarnya.

Penyaluran kredit ini mendorong usaha mikro dan kecil naik kelas. Akses permodalan yang inklusif membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing produk lokal.

Untuk diketahui, hingga akhir November 2025, kinerja APBN di Jawa Tengah tetap terjaga positif dan seimbang. Pengelolaan fiskal dinilai adaptif di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.