KBRN, Semarang: Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, tingkat persiapan dana pensiun di Indonesia masih tergolong rendah, baik di kalangan pekerja formal maupun informal. Padahal, perencanaan masa pensiun menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan sejak dini oleh para pekerja.

Ketua Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan(DPLK) Bank bjb, Nur Hasan Kurniawan, mengatakan, Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 juga mencatat sistem pensiun di Indonesia masih menghadapi tantangan. Hal itu terlihat dari sisi cakupan kepesertaan dan literasi keuangan masyarakat.

Salah satu instrumen yang tersedia bagi masyarakat adalah DPLK. Program pengelolaan dana pensiun ini diselenggarakan oleh lembaga keuangan dan diatur oleh OJK.

Berbeda dengan tabungan fleksibel, DPLK memiliki tujuan yang lebih terarah, yaitu penyediaan pendapatan di masa pensiun. “Peserta dapat memilih skema investasi konservatif, moderat, atau agresif sesuai profil risiko, baik pekerja perusahaan maupun perseorangan dapat mengikuti program ini,” katanya melalui siaran pers, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, pengelolaan risiko dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, termasuk diversifikasi portofolio, mitigasi inflasi, dan pemantauan berkala oleh Komite Investasi internal. Seluruh kegiatan operasional mengikuti ketentuan regulasi OJK termasuk POJK Perlindungan Konsumen.

Program DPLK Bank bjb dapat diikuti oleh peserta dengan setoran mulai dari nominal yang fleksibel. Penyesuaian iuran dapat dilakukan sesuai kemampuan dan perkembangan kondisi finansial peserta.

Ilustrasi berikut hanya bersifat simulasi dan bukan merupakan jaminan hasil investasi. Peserta berusia 30 tahun menyetor Rp500.000 per bulan selama 25 tahun.

“Dengan asumsi imbal hasil rata-rata 8% per tahun, estimasi akumulasi dana pada usia 55 dapat mencapai sekitar Rp460 juta. Jika mulai pada usia 40 tahun dengan setoran dan asumsi sama, estimasi dana sekitar Rp180 juta,” ucapnya.