BI Gelar Temu Bisnis Pangan, Pertemukan 111 Produsen dan 99 Offtaker se-Jateng

RRI.CO.ID, Semarang – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan dengan mempertemukan ratusan pelaku usaha dalam Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah (KAD) Intra Provinsi Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, sebanyak 111 produsen dan 99 offtaker dari 34 kabupaten/kota hadir untuk menjajaki kerja sama perdagangan berbagai komoditas pangan strategis.

Kegiatan yang digelar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah itu berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 10 Juni 2026. Forum ini menjadi upaya nyata untuk memperlancar distribusi pangan sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Harapannya offtaker ini bisa mengumpulkan bahan-bahan pangan yang diproduksi oleh para produsen dan untuk dipasarkan di wilayah Jawa Tengah. Harga-harga mudah-mudahan bisa lebih terkendali dan harapannya sih tidak lebih mahal daripada harga di Jakarta," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Noor Nugroho.

Noor Nugroho mengatakan, kegiatan temu bisnis ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program itu dirancang untuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan sebagai fondasi utama pengendalian inflasi daerah.

Diungkapkannya, Jawa Tengah saat ini mampu menjaga inflasi pada level yang terkendali sebesar 2,85 persen (year on year) lebih rendah dibandingkan nasional. Inflasi di Jawa Tengah masih berada dalam rentang target inflasi 2,5±1 persen.

Meski demikian, sejumlah komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menghadapi tantangan berupa disparitas harga antarwilayah. Hal ini membutuhkan kerja sama antardaerah untuk memastikan distribusi pangan lebih merata.

Melalui temu bisnis ini, produsen dan offtaker dipertemukan secara langsung untuk membangun jaringan pasok yang lebih efisien. Forum ini juga menjadi ruang negosiasi dan penjajakan transaksi yang nantinya dapat ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman atau kerja sama dagang.

Dari sisi permintaan, komoditas yang paling diminati adalah beras dengan 30 potensi kerja sama. Disusul minyak goreng sebanyak 25 potensi transaksi, cabai 25 transaksi, bawang merah 13 transaksi, jagung empat transaksi, dan telur ayam tiga transaksi.

Sementara itu, dari sisi pasokan, cabai menjadi komoditas dengan jumlah produsen terbanyak yang mencapai 33 peserta. Beras berada di posisi kedua dengan 28 produsen, diikuti jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam empat produsen, dan minyak goreng dua produsen.

Secara wilayah, Kabupaten Klaten dan Kota Semarang tercatat memiliki kebutuhan kerja sama terbesar dengan masing-masing 11 potensi transaksi. Adapun Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo masing-masing memiliki tujuh potensi kerja sama.

Dari sisi produsen, Kabupaten Demak dan Grobogan menjadi daerah dengan potensi transaksi tertinggi, yakni sembilan kerja sama. Sementara, Kabupaten Batang dan Brebes masing-masing mencatat tujuh potensi kerja sama.

Selain pemerintah daerah dan pelaku usaha, kegiatan ini juga melibatkan sejumlah asosiasi strategis. Di antaranya Pinsar Petelur Nasional (PPN), Asosiasi Bawang Merah Indonesia, serta sejumlah badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor pangan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyambut positif pelaksanaan temu bisnis tersebut sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, produsen, pedagang, dan offtaker menjadi kunci agar komoditas pangan yang melimpah di Jawa Tengah dapat terserap optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita mengetahui bahwa di saat tekanan fiskal dan keterbatasan fiskal serta geopolitik secara dunia harus betul-betul Jawa Tengah harus kita jaga bersama-sama. Maka seluruh stakeholder kita undang untuk melakukan rapat di bawah kendali dari BI dan teman-teman yang lainnya," ujar Gubernur.

Melalui kerja sama antardaerah yang semakin kuat, rantai pasok pangan diharapkan menjadi lebih pendek dan efisien. Kondisi itu akan membantu menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, serta memperkuat pengendalian inflasi di Jawa Tengah secara berkelanjutan.