Cegah Bencana Seperti di Nepal, Masterplan Pengelolaan Darat Laut Dimatangkan

RRI.CO.ID, Semarang - Masterplan Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional BUKECAP dimatangkan sebagai langkah mengantisipasi berbagai risiko bencana lingkungan, termasuk ancaman banjir bandang akibat sedimentasi yang terus meningkat. Penyusunan dokumen ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola wilayah dari hulu hingga hilir agar lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.

Masterplan tersebut saat ini sudah dalam tahap Konsultasi Publik Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional BUKECAP yang digelar di Semarang, Jumat 28 Agustus 2026. Kawasan yang menjadi fokus meliputi Kabupaten Banyumas, Kebumen, dan Cilacap sebagai wilayah strategis yang memiliki keterkaitan erat antara ekosistem daratan, sungai, pesisir, dan laut.

Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto mengatakan, pengelolaan darat dan laut harus dilakukan secara terpadu agar berbagai persoalan lingkungan tidak ditangani secara parsial. Kolaborasi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci keberhasilan upaya tersebut.

Menurut Yusmanto, Jawa Tengah perlu belajar dari persoalan sedimentasi yang terjadi di sejumlah kawasan penting. Sedimentasi yang terus menumpuk di Waduk Mrica dan kawasan Segara Anakan menjadi peringatan bahwa tata kelola daerah aliran sungai hingga wilayah pesisir harus diperkuat.

Ia menjelaskan, sedimentasi tinggi yang terjadi di hulu sungai berdampak hingga ke waduk dan kawasan pesisir. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi tersebut dapat mengurangi kapasitas tampung waduk dan meningkatkan risiko bencana di masa mendatang.

"Jangan sampai ini seperti kasus yang ada di Nepal yang mengalami banjir bandang. Karena itu, tata kelola sungai, waduk, pesisir, dan laut harus terhubung dalam satu perencanaan yang utuh," kata Yusmanto.

Selain sedimentasi, persoalan sampah juga menjadi perhatian dalam penyusunan masterplan tersebut. Banyak sungai di wilayah selatan Jawa Tengah masih menghadapi masalah penumpukan sampah yang berpotensi mencemari laut dan merusak ekosistem perikanan.

Keberadaan sampah plastik dan mikroplastik dinilai semakin mengancam sumber daya laut yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, pengendalian sampah dari hulu hingga hilir menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan kawasan.

Masterplan juga dirancang untuk menjaga potensi ekonomi unggulan di wilayah selatan Jawa Tengah. Komoditas bernilai ekspor tinggi seperti lobster dan sidat menjadi sektor yang perlu dilindungi melalui tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Dokumen tersebut disusun melalui analisis skenario pembangunan, integrasi data spasial dan statistik, serta identifikasi kebutuhan ruang lintas sektor. Sejumlah sektor strategis yang menjadi fokus antara lain kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, wilayah pesisir, dan kelautan.

Selain memperkuat perlindungan lingkungan, masterplan juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menambah tekanan terhadap ekosistem.

Yusmanto menegaskan hasil forum konsultasi publik akan menjadi masukan penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut. Berbagai rekomendasi yang muncul juga dapat menjadi bahan evaluasi dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah sesuai dinamika di lapangan.

Tim Pokja SOLUSI Jawa Tengah, Hermawan, mengatakan masterplan ini diharapkan menjadi landasan pembangunan yang inklusif dan tangguh iklim. Dokumen tersebut juga dirancang selaras dengan target RPJPD, RPJMD, serta kebijakan tata ruang daerah.

Sementara itu, Peneliti Landscape Alliance, Ferry Johan, menegaskan bahwa penyusunan masterplan hanyalah langkah awal dari proses panjang pengelolaan lingkungan yang terintegrasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh pihak menjalankan rencana tersebut secara konsisten demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

"Yang lebih penting adalah bagaimana nanti semua pihak melakukan rencana ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Ferry.

Melalui kolaborasi multipihak, Jawa Tengah diharapkan mampu membangun model pembangunan yang produktif sekaligus aman dari ancaman bencana lingkungan. Pengelolaan ruang darat dan laut yang terhubung dari hulu hingga hilir menjadi fondasi penting untuk menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang.