Edy Wuryanto Apresiasi Komitmen Pemkab Rembang di Sektor Kesehatan

RRI.CO.ID, Rembang – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Capaian 99 persen penduduk Rembang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, menurutnya bukanlah hal yang mudah.

Edy mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari komitmen Pemkab yang tetap mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat miskin, meski kondisi transfer ke daerah mengalami penurunan. Ia menilai langkah tersebut patut diapresiasi karena menjamin kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

"Meskipun TKD turun, pemerintah daerah masih menyisakan anggaran untuk PBI daerah bagi masyarakat miskin. Itu yang perlu kita apresiasi," ujarnya saat sosialisasi Program JKN di Rembang.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan masing-masing. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting agar peserta yang berhak, khususnya warga miskin yang kepesertaannya nonaktif, dapat segera diaktifkan kembali.

Wakil rakyat kelahiran Demak itu menegaskan jangan sampai masyarakat miskin yang sedang sakit harus mengeluarkan biaya sendiri karena tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Ia meminta warga segera melapor apabila menemukan kondisi tersebut agar dapat ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati Nuzuludin Hasan, menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi IX DPR RI, khususnya Edy Wuryanto, dalam menyosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan tersebut dinilai membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan JKN.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga terus menggalakkan upaya promotif dan preventif melalui kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). “Masyarakat diimbau membiasakan olahraga, mengonsumsi makanan bergizi, serta beristirahat cukup agar penyakit degeneratif seperti gagal ginjal dan penyakit jantung dapat dicegah, dengan demikian diharapkan pembiayaan JKN bisa lebih efektif, “ katanya. (Mif)