Modul Pelajaran Koperasi Diterapkan di SD-SMA se-Jateng

KBRN, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menerapkan materi perkoperasian dalam pembelajaran di sekolah mulai jenjang SD hingga SMA. Program tersebut menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik di seluruh satuan pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah luar biasa.

Peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat, 5 Juni 2026. Acara itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pendidikan koperasi perlu dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. "Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.

Program tersebut dirancang tanpa menambah mata pelajaran baru maupun membebani siswa. Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam pelajaran yang sudah ada di setiap jenjang pendidikan.

Luthfi menjelaskan, modul pembelajaran dan perangkat pendukung telah disiapkan sebelum program diterapkan. Selain itu, para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga telah mendapatkan pembekalan agar implementasi berjalan efektif.

Pada jenjang SD dan MI, siswa akan dikenalkan pada nilai dasar koperasi, gotong royong, dan kebersamaan. Materi tersebut menjadi fondasi untuk membangun karakter dan semangat kerja sama sejak usia dini.

Memasuki jenjang SMP dan MTs, peserta didik mulai mempelajari organisasi, pengelolaan, serta manfaat koperasi dalam kehidupan masyarakat. Pembelajaran dirancang agar siswa memahami konsep koperasi secara lebih mendalam dan aplikatif.

Sementara itu, siswa SMA, SMK, dan MA akan mendapatkan materi yang lebih menitikberatkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Adapun untuk peserta didik SLB, penerapan materi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengapresiasi langkah Jawa Tengah yang menjadi daerah pertama menerapkan pendidikan koperasi secara terstruktur di sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam menghidupkan kembali pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila.

Ia menilai koperasi perlu dikenalkan lebih luas karena tidak hanya identik dengan kegiatan simpan pinjam. Koperasi juga dapat menjadi sarana membangun kemandirian ekonomi sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI Toni Toharudin. Ia menegaskan bahwa pendidikan perkoperasian bukan sekadar mengajarkan aspek ekonomi, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.

Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepemimpinan, kemandirian, dan semangat kebersamaan menjadi bagian penting dalam program tersebut. Dengan pendekatan insersi, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang relevan tanpa menambah beban kurikulum.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menilai nilai-nilai koperasi sejalan dengan ajaran keagamaan yang menekankan semangat tolong-menolong dan kemandirian umat. "Kementerian Agama bersama seluruh lembaga pendidikannya siap mendukung gagasan cerdas yang dimunculkan oleh Gubernur Jawa Tengah,” kata dia.

Menurut Nasaruddin, koperasi juga dapat dikembangkan melalui lembaga keagamaan seperti pesantren, masjid, dan organisasi kemasyarakatan. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari berbagai lapisan.