Kasus Keracunan Massal, Waka BGN Ancam Tutup Permanen SPPG Tak Layak di Rembang

RRI.CO.ID, Rembang - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menutup secara permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak layak dan melanggar standar keamanan pangan. Sikap tegas tersebut disampaikan menyusul dugaan kasus keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang.

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, mengatakan standar kelayakan dapur menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan program MBG. Ia juga memberikan arahan dan evaluasi kepada seluruh kepala dapur atau kepala SPPG di wilayah Rembang.

“Yang jelas kalau ada bangunan yang sudah keracunan, dapurnya jelek, kita tutup permanen. Karena itu membahayakan,” kata Trenggono kepada wartawan, Kamis 10 September 2026.

Trenggono menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengolahan dan penyediaan makanan. Menurutnya, kejadian keracunan makanan pada siswa umumnya dapat terjadi akibat adanya ketidakpatuhan terhadap SOP.

“Sering saya sampaikan bahwa intinya kalau ada kejadian, pasti adalah ketidakpatuhan terhadap SOP. Nah ini yang makanya harus kita tekankan terus kepada kepala dapur, kadang-kadang manusia lengah,” tuturnya.

Ia mengingatkan, kelengahan dalam menjalankan prosedur keamanan pangan dapat menimbulkan dampak serius, terutama bagi anak-anak penerima manfaat program MBG. Karena itu, setiap pengelola SPPG diminta menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Tapi kan saya sampaikan bahwa kelengahan ini berakibat fatal. Kelengahan ini bisa berakibat kepada anak-anak siswa-siswa kita yang mengalami keracunan makanan,” sambung Trenggono.

Sebagai langkah antisipasi, BGN akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG di Kabupaten Rembang. Pengawasan tersebut dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memastikan fasilitas dan proses penyediaan makanan memenuhi standar.

“Jadi nanti mungkin juga akan dilakukan oleh Wakil Bupati, akan mengadakan pengawasan langsung ke tiap-tiap dapur,” jelas Trenggono.

Apabila dalam pengawasan ditemukan fasilitas dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan, pemerintah daerah akan menyampaikan temuan tersebut kepada BGN melalui surat resmi. Surat tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar bagi BGN untuk mengeluarkan rekomendasi penutupan maupun pemberian sanksi terhadap SPPG.

Sementara itu, hingga Kamis malam tercatat masih ada 28 anak yang terdampak dalam kejadian tersebut. Meski demikian, kondisi medis para siswa dilaporkan sudah berangsur membaik.

“Besok rencananya kami akan cek untuk siswa-siswa yang terdampak, yang sampai dengan malam ini informasi masih 28 anak. Nanti kan kita cek satu-satu, tapi informasinya sudah ke arah yang membaik,” ungkap Trenggono.

Trenggono juga mengapresiasi kesigapan Wakil Bupati Rembang dalam menangani para korban setelah insiden terjadi. BGN dijadwalkan menjenguk para siswa pada Jumat (11/9/2026) untuk memberikan dukungan moral dan motivasi agar mereka segera pulih serta dapat kembali mengikuti kegiatan belajar. (Mif)