Mengenal Desil, Cara Pemerintah Menentukan Penerima Bansos

KBRN, Semarang: Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan soal bantuan sosial (bansos) semakin sering muncul, terutama saat pemerintah melakukan pembaruan data kesejahteraan masyarakat. Salah satu istilah yang sering membingungkan masyarakat adalah desil.

Tidak sedikit warga yang bertanya apa itu desil 1–10 dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi status mereka sebagai penerima bansos. Platform digital Fastconnect.id sebagai kanal informasi yang kerap membahas mengenai update kebijakan bansos, memberikan penjelasan lengkap mengenai desil.

Artikel ini akan mengulas mengenai pengertian desil, kategori kesejahteraan berdasarkan desil 1–10. Kemudian, bagaimana pemerintah menggunakan data ini untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial.

Secara sederhana, desil adalah metode pembagian kelompok penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonominya. Populasi dibagi menjadi 10 kelompok (desil 1 hingga desil 10), di mana masing-masing kelompok mewakili 10% dari total populasi dalam suatu wilayah.

Pengelompokan ini digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan sebuah keluarga, mulai dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera. Desil 1 - 3 dikategorikan sangat miskin dan miskin, sebagai prioritas utama penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, PBI-JK, dan berbagai program perlinsos lainnya.

Kemudian, kelompok desil 4 - 6, atau masuk kategori masyarakat prasejahtera, tetapi sedikit lebih baik dibanding desil 1–3. Mereka berpotensi menerima bansos, tergantung kuota dan jenis bantuan yang disalurkan.

Selanjutnya, kelompok desil 7 – 8 biasanya tidak menerima bantuan sosial reguler, kecuali program tertentu yang memiliki cakupan lebih luas atau dalam kondisi darurat seperti pandemi. Terakhir, desil 9 - 10 atau ekonomi paling stabil, ialah mereka yang tidak masuk kategori penerima bansos karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Untuk menentukan desil sebuah keluarga, pemerintah menggunakan sejumlah indikator yang tercatat dalam sistem pendataan terbaru, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional(DTSEN). Beberapa indikator yang digunakan antara lain, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset dan status pekerjaan kepala keluarga.

Tidak jarang, warga merasa kondisi ekonomi mereka tergolong miskin, tetapi secara sistem mereka berada di desil 4 atau 5. Dengan memahami arti dari setiap desil dan indikator yang dinilai, masyarakat dapat mengetahui posisi ekonomi mereka dalam sistem pemerintah.

Proses ini sangat penting dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Terutama, untuk program-program seperti PKH, BPNT, PBI-JK, dan bansos lainnya.